Dampak Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempercepat penerapan transaksi nontunai untuk setiap belanja pemerintah.Upaya ini adalah bentuk tidak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan transaksi non tunai ditandai dengan dikeluarkannya Intruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.54/I/BAKUDA/2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Penerapan transaksi non tunai ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari belanja pegawai yakni untuk pembayaran gaji, TPP, uang makan dan honorarium pegawai honorer serta membatasi uang tunai yang dipegang Bendahara yaitu maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00.

Ada banyak manfaat dari penerapan transaksi non tunai ini dan diyakini akan membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju terwujudnya akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanaan non tunai adalah penggunaan APBD yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara real time tersaji serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas. Melalui penerapan transaksi non tunai mengakibatkan proses tutupbukuakhirtahundanpelaporankeuanganlebihcepatdanhandal.

Selain dari manfaat tersebut diatas, penggunaan transaksi non tunai dapat mengurangi terjadinya salah perhitungan sehingga dapat membangunkedisiplinanpengelolakeuangandalammelakukanpencatatan denganminimal kesalahan. Hal ini berkaitan dengan kelemahan manusia yang ceroboh dan tidak teliti.  Apalagi jika transaksi melibatkan uang tunai dalam jumlah yang besar. Penerima uang cenderung terburu-buru dalam menghitungnya sehingga ada kemungkinan salah dalam penghitungan.

Melalui transaksi non tunai memudahkan untuk menelusuri aliran dana seluruh transaksi sehinggalebihakuntabel, dimana dengan pembayaran tunai tidak ada pencatatan transaksi atau pencatatan dilakukan secara manual. Pencatatan manual membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada pencatatan atau rekam transaksi yang dilakukan bank.  Tidak adanya pencatatan ini memberi efek yang cukup besar yaitu tidak akuratnya perencanaan keuangan dan yang lebih parah membuka peluang transaksi yang tidak transparan seperti korupsi atau penyuapan.Berbeda jika kita menggunakan transaksi non tunai, pencatatan dilakukan secara otomatis saat transaksi. Sehingga tidak perlu ada pencatatan lagi secara manual. Pencatatan dilakukan secara lengkap sehingga perencanaan keuangan lebih akurat.

Dengan adanya pencatatan yang lengkap dan akurat dapat mencegah terjadinya manipulasi atau markup belanja daerah olehsektor swasta danpemerintah serta dapat membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalam rangkamencegah praktek kolusi dan korupsi di sektorbelanjapemerintah. Dengan transaksi non tunai semua data transaksi terekam di database bank sehingga semua transaksi dilakukan secara transparan.Transaksi yang dilakukan secara lengkap dan transparan tentu saja mengurangi praktek manipulasi dan korupsi. Pihak yang berwenang bisa bekerja sama dengan bank apabila mencurigai adanya transaksi ilegal atau aliran dana hasil korupsi karena data pengirim dan penerima serta nominalnya terekam jelas di bank.

Dalam upaya mensukseskan program pemerintah tentang implementasi transaksi non tunai ini perlu didukung oleh seluruh perangkat pengelola keuangan daerah terutama bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ada di setiap organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai kasir yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yang menjadi tanggungjawabnya sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat mengimplementasikan akrual basis secara keseluruhan.

 

Penulis: 
Kurnia Alzulami, SE
Sumber: 
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tags: 
Dampak Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Artikel

22/05/2018 | Novita Frahesti Ade Wijaya (Perencana Pertama)
02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | kassubag keuangan
165 kali dilihat
02/01/2018 | BIDANG KONSUMSI
78 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
70 kali dilihat
23/11/2017 | bkp.pertanian.go.id
40 kali dilihat