GEJOLAK HARGA PANGAN

GEJOLAK HARGA PANGAN

Operasi pasar meniadi istilah yang sangat populer belakang ini. Terlebih menjelang hari besar keagamaan (HBKN) sekarang, rentang waktu puasa dan menuju Idul Fitri. Sama halnya ketika menjelang BBM naik sampai sekarang, operasi pasar menjadi pilihan taktis pemerintah. Stimulus program untuk merawat stabilisasi harga pangan ini disadari sebagai jalan darurat untuk meredam mengamuknya harga pangan dengan ekskalasi yang tidak terkendali.

Tidak terkecuali harga daging sapi menjadi perbincangan yang serius. Meningginya harga pangan hewani ini kian terasa ditengah kebutuhan masyarakat yang cukup besar dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Dalam beberapa kesempatan Wakil Gubernur Bangka Belitung mengingatkan pentingnya intervensi untuk menjaga stok pangan hewani ini serta keterjangkauan harga oleh konsumen. Instansi terkait baik Disperindag, Badan ketahanan Pangan termasuk Dinas Pertanian, Perkebunana dan Peternakan Provinisi Kepulauan Bangka Belitung telah memastikan bahwa cadangan pangan ini cukup aman menyambut hari besar keagamaan sekarang.

Persoalan kecukupan pangan, stabilisasi harga dan keterjangkauannya oleh masyarakat menjadi masalah serius dalam perdagangan bahan pangan di daerah ini. Betapa tidak, hampir seluruh kelompok bahan pangan mulai dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sampai dengan pangan hewani sepenuhnya sangat bergantung dari pasokan pangan dari luar daerah. Produksi padi-padian kita hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar 8,42 % masyarakat. Selebihnya sekitar 98 ribu ton masih mengandalkan pasokan dari luar tiap tahunnya.  Pangan hewani yang diantaranya daging sapi juga tidak mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri. Data produksi tahun 2011 sebesar 2.947 ton (belum dihitung persentase tercecer 5%) dan angka ini hanya cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan masyarakat Bangka Belitung sebesar 5972 ton.

Dengan ketergantungan yang besar dari luar daerah tentu akan sangat mempengaruhi mata rantai tataniaga kelompok bahan pangan, khususnya pangan hewani. Sangat memungkinkan jika setiap waktu gejolak harga akan mengemuka dan tidak terkendali. Hari besar keagamaan merupakan titik kulminasi dari rentetan melonjaknya harga pangan. Dalam kondisi normal saja, fluktuasi harga pangan banyak dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pergerakan produksi pangan dari wilayah penyuplai. Jika kita tidak mampu mensiasti kebijakan dan teknis tata niaganya, bisa terjadi kelangkaan pangan yang massif dan akan menggangu stabilitas politik dan keamanan daerah. Kalaupun stok pangan terpenuhi, tentu pengendalian harganya menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Upaya stabilisasi harga pangan menjadi persoalan pada tingkat regulasi. Satu-satunya kelompok pangan yang diproteksi oleh pemerintah adalah kelompok padi-padian. Beras sebagai bahan pangan pokok merupakan komoditas strategis terkait dengan kepentingan hajat hidup rakyat.  HPP (Harga Pembelian Pemerintah) menjadi instrumen untuk menekan lonjakan harga beras di tingkat pasar demi mengamankan konsumen. Kendatipun banyak kalangan mempertanyakan relevansi kebijakan ini dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan petani produsen.  Untuk komoditas lainnya, pemerintah hanya terbatas melaksanakan operasi pasar dan kebijakan preventif lainnya.

Intervensi pemerintah yang terbatas untuk  kelompok bahan pangan selain beras ini akan sangat menyulitkan dalam menjamin keterjangkauan harga oleh masyarakat. Mekanisme pasar yang berlaku memaksa petani produsen dan konsumen untuk berhadapan dengan kekuatan pasar dalam dan luar negeri. Sementara pengedali pergerakan pasar pangan dominan oleh kelompok borjuis dan kapitalis dengan murni orientasi profit, tidak terkecuali juga untuk kelompok spekulan. Kondisi ini kian mengkhawatirkan dengan jalur distribusi pangan yang tidak disiapkan dengan baik yang berdampak pada meningginya harga komoditas. Belum dihitung wilayah kepulauan dengan mata rantai tata niaga yang panjang dan dibawah bayang-bayang kondisi cuaca dan gelombang laut yang tidak menentu.    

Sangat dilematis ketika pemerintah menjadi bulan-bulanan rakyatnya karena dianggap kurang sensitif terhadap gejolak harga. Pada sisi lain belum ada mandat negera secara politik kebijakan untuk melakukan intervensi secara menyeluruh oleh pemerintah untuk menjinakkan harga pangan ini. Persoalan regulatif ini memicu keraguan pemerintah untuk mengambilalih kondisi kekacauan pasar akibat spekulasi harga diatas batas normal. Proteksi harga multi komoditi pangan menjadi problematika terlebih dibenturkan dengan iklim liberalisasi pangan yang menjadi kiblat perdagangan pangan dunia.

Jika pemerintah memaksakan diri untuk melakukan proteksi harga pangan selain beras, tentu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Pertama, Proteksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proteksi memakan biaya besar untuk memberikan subsidi kepada petani jika harga jual petani terkoreksi jauh dari harga yang dipatok pemerintah. Sebaliknya jika harga bahan pangan tersebut melambung tinggi kenyataannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani kecil sebagai produsen. Kemudian masyarakat konsumen juga ikut menjadi korban. Justru yang paling menikmati adalah kelompok pengumpul, rentenir dan distributor.  Kedua, proteksi semakin menghilangkan kultur kompetitif baik dari segi produk maupun petani. Petani dan konsumen semakin “dimanja” dengan subsidi yang lamban laun akan menghilangkan kemandiriannya dalam usaha tani serta akselerasi daya beli masyarakat. Dari aspek pemberdayaan, proteksi harga adalah bagian dari proses spirit deplation (pengurasan semangat kemandirian). Ketiga, Komoditas tersebut bukan merupakan komoditas strategis (komoditas pokok beras) yang membutuhkan intervensi negara untuk menguasainya atas dasar kepentingan hajat hidup rakyat (perlindungan untuk produsen dan konsumen). Konsekuensi terakhir adalah kian dipinggirkannya negara dalam percaturan pedagangan pangan dunia sebagai akibat dari keikutsertaan negara ini dalam pakta perdagangan bebas (AFTA).

Hadirnya undang-undang pangan yang baru (Nomor 18 tahun 2012) juga belum menyiratkan pendelegasian kewenangan yang komprhensif kepada pemerintah untuk stabilisasi sembilan kelompok bahan pangan selain  beras. Terkait dengan proteksi bahan pangan lainnya termasuk pangan hewani, yang banyak dikedepankan adalah penindakan terhadap upaya kriminalisasi pelaku usaha pangan seperti penimbunan, termasuk tata cara pengolahan pangan, persyaratan sanitasi, penggunaan bahan tambahan pangan, rekayasa genetika, kemasan pangan, standar mutu dan keamanan pangan, perijinan serta terkait dengan iklan pangan.  Hal ini memerlukan ketegasan regulasi turunan seperti peraturan presiden dan peraturan pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan petani produsen dan konsumen dalam mensiasati gejolak harga pangan.

Pada akhirnya bicara daging sapi dan komoditas pangan lainnya yang mahal termasuk masalah kelangkaannya di pasar rakyat kembali kepada hukum ekonomi pasar. Pasarlah yang membentuk harga dengan kondisi dasar supply dan demand. Jika kita bicara yang paling bertanggungjawab dalam hal ini tentu tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan para pelaku usaha aktif yang  membentuk pasar dengan rentetan mata rantai tata niaganya sehingga dapat menggiring harga pangan sampai pada titik nadir. Resiko yang harus ditanggung dengan pilihan mekanisme pasar bahan pangan terlebih dalam konteks daerah kita yang sangat defisit dari sisi produksinya.

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
GEJOLAK HARGA PANGAN

Artikel

22/05/2018 | Novita Frahesti Ade Wijaya (Perencana Pertama)
02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | kassubag keuangan
159 kali dilihat
02/01/2018 | BIDANG KONSUMSI
76 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
70 kali dilihat
23/11/2017 | bkp.pertanian.go.id
40 kali dilihat