Membangun Kebijakan Pangan dan Gizi yang Responsif Gender

MEMBANGUN KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI YANG RESPONSIF GENDER

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kebijakan di bidang pangan dan gizi merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu strategi dalam membangun pangan dan gizi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas saja, tetapi juga pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Implementasinya, setiap kebijakan yang dilakukan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Perangkat Daerah (PD) seharusnya memperhatikan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berbicara mengenai gender, telah menjadi komitmen nasional sejak tahun 2000 melalui Millenium Development Goals (MDGs) dan sekarang Suistainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030. Tingkat nasional melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG). Khusus daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PUG telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar 88,47 dan target tahun 2019 sebesar 90,15. Selanjutnya untuk nilai IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 57,00 dan target tahun 2019 sebesar 58,50. Berdasarkan data tersebut, bahwa pencapaian target IPG dan IDG di tahun 2019 merupakan pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan satu PD saja, namun bersifat lintas sektor. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu PD yang mempunyai tanggung jawab terhadap pencapaian target IPG dan IDG sesuai dengan tugas dan tupoksinya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.

Bentuk implemenasi PUG adalah melalui proses penyusunan kebijakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Selain itu, PPRG juga merupakan implementasi dari sistem “Money Follow Priority Programme” dimana pengelolaan anggran menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja. Dengan demikian PPRG menguatkan secara signifikan kerangka perencanaan penganggaran melalui manajemen berbasis kinerja.Pada konteks pembangunan daerah PPRG ini dijabarkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini dijabarkandalam dokumen KUA-PPAS, RKA PD dan DPA PD.

Pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dilakukan dengan menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP). Kemudian dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. Tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk (perempuan) yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian PPRG bukan fokus pada perencanaan dan penganggaran dengan jumlah tertentu, tetapi lebih luas lagi yaitu bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki khususnya di bidang pangan dan gizi.

Sejak tahun 2000 telah terbit payung hukum yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan PUG, namun kenyataannya dalam pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal. Tidak dapat dipungkiri  masih ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan. Khususnya di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Issue gender telah dianggap sebagai issue penting yang perlu ditangani secara serius oleh personil yang merencanakan maupun yang melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun ada beberapa kendala yang menghambat PPRG seperti belum semua pegawai di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengetahui kegiatan responsif gender.

Berbagai kendala dan permasalahan khusunya di bidang pangan dan gizi yang ada harus ditangani bersama-sama secara komprehensif dengan menitikberatkan kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan prioritas masalah, tepat sasaran dan yang terpenting dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perempuan maupun laki-laki.Oleh karena itu, diperlukan dukungan dukungan dan political will dari pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada dasarnya capaian keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan stakeholder untuk mempercepat pencapaian sasaran dan target di bidang pangan dan gizi berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender.

Penulis: 
Alfero Dinatha, SE
Sumber: 
Dinas Pangan provinsi Kep. Bangka Belitung

Artikel