MEMBONGKAR POLITIK PANGAN

Tidak  berlebihan untuk dinyatakan bahwa masa depan pemenuhan hak pangan rakyat sepenuhnya tergantung kepada Undang-undang pangan yang belum lama ini telah disahkan oleh DPR. UU Nomor 18 tahun 2012 ini menjadi taruhan nasib hidup rakyat, dari kalangan petani sampai dengan kaum elite, dari yang berduit sampai yang hidup dibawah payung kemelaratan. Pangan adalah sumber kehidupan dan menjadi bagian integral dalam siklus hidup manusia. Ironisnya, topik dalam setiap ruang diskursus dan aksi massif publik terkait dengan isu dan kebijakan pangan nasional ini belum “membumi”. Tidak salah jika produk hukum ini sampai sekarang masih banyak yang awam dan bahkan tidak tahu sama sekali. Tidak hanya kalangan rakyat biasa, di tingkatan birokrasipun tidak sedikit yang belum memahami kehadiran regulasi ini.  

UU Pangan yang baru ini menjadi generasi kedua politik pangan nasional setelah UU nomor 7 tahun 1996 yang mengadopsi terminologi pangan. Pemerintah menilai Undang-undang yang lama sudah tidak mampu lagi menjawab tuntutan akan kemampuan negara dalam memenuhi hak pangan rakyatnya. Dalam bahasa konsideran Menimbang-nya bahwa negara harus mampu mengikuti dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi serta penegakan hukum dalam bidang pangan. Selain itu fakta bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar memerlukan intervensi untuk menjamin mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan sampai dengan pemenuhan konsumsi pangan pada level terkecil (perseorangan) di seluruh wilayah.

Selain banyaknya istilah baru, penekanan pada beberapa aspek penyelenggaraan pangan juga memberikan warna tersendiri dalam konstruksi aturan baru ini. Dengan 17 Bab dan 154 pasal jika dibandingkan dengan UU pangan yang lama (14 Bab dan hanya 65 pasal), postur regulasi ini semakin komprehensif dan jauh lebih detail dalam mengupas anatomi dan filosofi pangan, manajemen penyelenggaraan pangan termasuk mengukuhkan peran negara dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa dari hulu ke hilir penyelenggaraan pangan termaktub dalam politik pangan ini.

Terminologi-termonilogi baru yang dikedepankan antara lain kedaulatan pangan, kemandirian pangan, krisis pangan dan pangan lokal. Istilah tersebut menjadikan politik pangan di penghujung pemerintahan SBY ini memiliki nilai filosofis yang kuat dan menjadi pijakan fundamentalistik dalam sirkulasi penyelenggaraan pangan nasional.  Kedaulatan pangan memastikan bahwa negara menjamin hak atas pangan rakyatnya termasuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan sistem pangan sesuai dengan karakteristik potensi setempat. Sementara kemandirian pangan mengisyaratkan keteguhan negara dalam menjamin pemenuhan pangan rakyatnya melalui produksi sendiri.  Dasar filosofis ini dipertegas dalam asas-asas penyelenggaraan pangan yang didalamnya memuat antara lain pemerataan, ketahanan, keberlanjutan dan keadilan.   

Disadari sikap optimistik mengawali perspektif publik atas konsepsi politik pangan ini. Sejauh yang saya amati, resistensi publik hampir tidak nampak dalam proses penyusunan sampai dengan diundangkannya aturan ini. Namun demikian ada beberapa catatan yang dianggap konstruktif untuk dijadikan pertimbangan dalam pengayaannya khususnya dalam penyusunan aturan teknis turunannya (peraturan pemerintah). Beberapa catatan kritis justru muncul dengan ragam perspektifnya pasca disahkannya regulasi ini. Hal ini menjadi ujian awal sejauhmana politik pangan ini memenuhi keinginan publik termasuk rekam jejak implementasinya yang baru seumur jagung.

IHCS (Indonesian human rights commite for social justice) dan ormas lainnya dalam acara Konferensi Pangan Nasional pada awal tahun ini memberikan pandangan kritis terhadap Undang-undang pangan yang baru tersebut. Beberapa point penting yang dikemukakan antara lain belum ditemukannya definisi yang tegas tentang hak atas pangan di Ketentuan Umum termasuk adopsi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini berakibat kepada kaburnya standarisasi hak atas pangan dalam batang tubuh Undang-undang Pangan tersebut khususnya yang mengatur kewajiban negara dan hak warga negara (tanggung gugat andaikata negera tidak mampu memenuhi kewajibannya).

Selanjutnya dikritisi tentang paradigma kedaulatan pangan yang  dianggap merupakan konsepsi “penentang” paradigma ketahanan pangan. Dua istilah yang menurut mereka “dipaksakan untuk disatukan” dalam payung hukum pangan yang baru ini. Kemudian hasil konferensi pangan ini juga menafsirkan perlakuan yang tidak seimbang antara pelaku usaha pangan yang kecil dengan yang besar, selanjutnya dalam masalah rekayasa genetika dan reformasi agraria termasuk masalah importasi pangan, kelembagaan pangan, serta unsur keadilan gender juga tidak luput dari kajian mereka terhadap undang-undang pangan yang baru ini.

Dinamika pasca lahirnya Undang-undang tersebut tentu memberikan ruang diskursus yang menarik. Menurut saya, adopsi Konvenan Internasional Hak-hak Ekososbud tersebut yang diratifikasi melalui UU Nomor 11 tahun 2005 tidak mutlak harus dicantumkan dalam dasar regulasi ini. Terlebih  UUD 1945 pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) sudah menjadi acuan dasar dan utama  yang tercantum di dalam konsideran Mengingat. Terkait dengan kewajiban negara dan hak warga negara tentu sudah inheren dalam konstitusi tersebut. Bahwa negara “wanprestasi” dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak pangan warganya, konsekuensinya akan masuk dalam domain proses politik. Bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara (dalam hal ini penyelenggara urusan pangan) mempertanggungjawabkannya secara politik kepada rakyat. Bentuk pertanggungjawaban ini salah satunya dengan delegitimasi pemerintah sebagai akibat dari ketidakmampuannya memenuhi hak pangan rakyatnya yang berujung pada pergantian pemerintah secara paksa (pengalaman kepemimpinan orde lama diganti paksa menjadi orde baru yang kemudian orde baru tumbang diganti menjadi era reformasi sekarang).

Kemudian kritik terkait dengan terminologi “kedaulatan” versus “ketahanan” pangan menurut saya sangat berkaitan dengan interpretasi. “Kedaulatan pangan” versi Undang-undang tersebut yakni bagaimana negera diletakkan sebagai pemegang otoritas politik pangan (independen/mandiri), sementara “Ketahanan pangan” merupakan bentuk “fisik” dari kedaulatan pangan itu sendiri. Namun demikian patut dicermati bagaimana setting sejarah lahirnya konsepsi kedaulatan pangan dan konsepsi ketahanan pangan sebagaimana dikemukan oleh IHCS dan Ormas lainnya sehingga kedua istilah tersebut dapat didudukkan dalam suatu sistem politik pangan yang saling bersinggungan positif termasuk pada tataran implementatifnya.   

Kritikan lainnya yang disampaikan tentu saja menjadi bahan masukan khususnya dalam merumuskan peraturan teknis dibawahnya (Peraturan Pemerintah) seperti kelembagaan pangan dan masalah impor pangan. Format atau bentuk Kelembagaan Pangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah (paling lama 3 tahun kedepan) tentu harus dicermati lebih komperehensif terkait dengan keberadaan kelembagaan pangan yang telah ada yakni Badan Ketahanan Pangan (BKP) dibawah Kementerian Pertanian, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dibawah kendali Presiden, dan BULOG (Badan Usaha Logistik) yang merupakan badan usaha pemerintah dalam pengelolaan pangan. 

Selanjutnya penting untuk dikedepankan sosialisasi yang massif sehingga publik dapat memahami hak dan kewajibannya termasuk larangan-larangan yang harus patuhi dalam regulasi tersebut. Apalagi dalam aturan tersebut ditegaskan sanksi pidana sampai 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pelaku usaha pangan yang menimbun pangan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal. Kemudian kategori pidana lainnya yang tentunya penting bagi pelaku usaha khususnya skala mikro dan kecil di bidang pangan untuk mendapatkan informasi dan penjelasannya. Kita sepakat bahwa penegakkan hukum mutlak untuk urusan perut rakyat, sebab belajar dari penegakan hukum melalui UU pangan yang lama nyatanya nyaris tidak “bergigi” dan kehilangan vitalitasnya pada tingkat implementasi.

 

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
MEMBONGKAR POLITIK PANGAN

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat