MEWASPADAI RAWAN PANGAN KRONIS

Istilah rawan pangan kronis kedengarannya sedikit menakutkan. Ya, begitulah literatur ilmiah menamakannya untuk kondisi ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Istilah ini juga diadopsi dalam dunia birokrasi khususnya kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan wilayah pangan. Pemerintah juga sering mempopulerkan istililah ini, termasuk juga istilah rawan pangan transien, krisis pangan dan istilah darurat pangan.

Lantas apa urgensinya mewacanakan istilah rawan pangan kronis dalam konteks kekinian? Tulisan ini diilhami dari laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (food security and vulnerability atlas/FSVA) 2009/2010 yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta FSVA ini diirilis sebagai salah satu instrumen bagi para pengambil keputusan dalam berbagai level birokrasi dalam mengidentifikasi daerah yang rentan terjadinya rawan pangan, termasuk kondisi pendukung terbangunnya ketahanan pangan wilayah. Peta ini juga sebagai bahan informasi penting bagi publik terhadap perkembangan situasi pangan dan gizi.

Hasil pemetaan FSVA 2009/2010 ini salah satunya memberikan gambaran secara spesifik beberapa indikator penanda terjadinya rawan pangan kronis. 9 (sembilan) indikator yang diteliti adalah indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, jagung dan umbi-umbian), persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, rumah tangga tanpa akses listrik, angka harapan hidup, berat badan balita dibawah standar, persentase perempuan buta huruf,  persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan rumah tangga yang berjarak >5 km dari fasilitas kesehatan. Komposit dari 9 indikator ini yang berkolaborasi membentuk karakter rawan pangan kronis .

Kendatipun demikian indikator-indikator tersebut banyak mendapatkan pengayaan dari beberapa peneliti salah satunya disampaikan oleh Mewa Ariani dkk (2008), peneliti Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Menurutnya terdapat 10 indikator tipe wilayah yang  dapat dikumpulkan untuk menambah informasi karakteristik 100 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis. Data tipe wilayah yang dapat dihimpun meliputi: (1) produksi padi; (2) produksi palawija; (3) produksi perkebunan; (4) populasi ruminansia; (5) populasi unggas; (6) proporsi rumah tangga petani gurem; (7) proporsi angkatan kerja; (8) proporsi anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah; (9) pendapatan per kapita; dan (10) pangsa pengeluaran pangan rumah tangga.

Untuk dimensi ketersediaan pangan sebagai salah satu dimensi dalam mengukur rawan pangan kronis dengan menggunakan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih serealia  untuk seluruh kabupaten masuk dalam kategori defisit tinggi. Konsumsi normatif yang dianjurkan yakni 300 gram/kapita/hari masih belum terpenuhi.  Data tahun 2009 menunjukkan untuk kabupaten Bangka konsumsi perkapita/hari hanya 47 gram, Belitung dan Bangka Barat dengan angka 36 gram, kemudian Bangka Tengah konsumsinya 26 gram, Belitung Timur juga hanya mampu dengan nilai konsumsi 42 gram. Untuk Kabupaten Bangka Selatan, angka konsumsi perkapita/harinya mencapai 182 gram, nilai yang cukup significan dibanding kabupaten lainnya.

Data tahun 2010, untuk rasio konsumsi terhadap ketersediaan serealia lokal di 2 kabupaten yakni Bangka dan Bangka Barat menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh. 8 kecamatan di wilayah Bangka masih berada dalam posisi defisit tinggi. Nilai yang jauh dari konsumsi normatif ada di Kecamatan Sungailiat (3,08 gram) dan kecamatan yang memiliki nilai konsumsi yang memadai adalah kecamatan Puding besar (114,91 gram) dan Riau Silip (113,35 gram). Untuk 5 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, semuanya masuk dalam ketegori defisit tinggi dengan kisaran nilai konsumsi 29 gram (Kecamatan Mentok) sampai 83 gram (Kecamatan Kelapa).

Data tersebut menujukkan bahwa dalam aspek ketersediaan pangan lokal khususnya beras dengan pendekatan konsumsi normatif 300 gram/kapita/hari yang dianjurkan kenyataanya masih jauh dari pencapainnya. Hal ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi untuk keluar dari kemelut rawan pangan kronis dari perspektif ketersediaan pangan.

Dalam dimensi akses pangan, dari empat indikator penanda rawan pangan kronis, yang mendapat perhatian serius adalah indikator penduduk miskin (KK Miskin). Persentase penduduk miskin terbesar tahun 2009 ada di Kabupaten Belitung Timur (15,58%), disusul Belitung (10,53%), Bangka (10,53%) dan Bangka Tengah (10,36%). Angka kemiskinan terkecil ada di Bangka Barat (7,41%) dan Bangka Selatan (6,71%). Selanjutnya untuk indikator penanda rawan pangan kronis yakni akses listrik dibeberapa Kabupaten menyimpan persoalan sendiri. Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur  adalah kabupaten-kabupeten yang memiliki persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik diatas 10%.

Dalam dimensi pemanfaatan pangan (konsumsi pangan), salah satu indikator penanda kerawanan pangan kronis yang seringkali mengemuka adalah berat badan balita dibawah standar (underweight). Data tahun 2009 menunjukkan balita gizik buruk/gizi kurang persentasenya terbesar ada di Kabupaten Bangka Selatan (23,1%), Bangka (21%) dan Bangka Barat (20,5%). Angka yang sangat mengkhawatirkan dan dari kacamata politik bila tidak diambil langkah interventif secara tidak langsung mempengaruhi persepsi publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah secara makro. Hasil pemetaan FSVA di level kecamatan tahun 2010, untuk indikator tersebut yang perlu mendapat perhatian serius adalah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan persentase Balita underweight 23%.

Untuk indikator lainnya seperti akses jalan, angka harapan hidup, akses untuk fasilitas kesehatan dan perempuan buta huruf tidak menjadi persoalan. 4 indikator penanda rawan pangan kronis tersebut berdasarkan hasil pemetaan masuk dalam kategori cukup baik dan relatif tidak ada permasalahan.

Potret rentan untuk terjadinya rawan pangan kronis lokal ini sesungguhnya bagian terkecil dari persoalan rawan pangan kronis nasional dan global. Secara nasional, berdasarkan Peta FSVA BKP Kementerian Pertanian tahun 2009, terdapat 100 kabupaten yang masuk dalam prioritas daerah yang rentan terjadinya rawan pangan kronis. 100 Kabupaten tersebut yang masuk dalam prioritas pertama ( 30 Kabupaten) terdapat di Provinsi Papua sebanyak 11 Kabupaten, Provinsi NTT (6 Kabupaten), 5 Kabupaten di Papua Barat dan 8 kabupaten lainnya yang keselurhan jumlah penduduknya mencapai 5,8 juta. Penyebab utamanya adalah tingginya angka kemiskinan, tidak adanya akses listrik, tingginya underweight pada Balita, tidak ada akses jalan roda empat serta tidak ada sumber air besih. Selanjutnya secara global, FAO pada tahun 2006 mencatat ada  854 juta orang kekurangan gizi di seluruh dunia. 820 juta di negara-negara berkembang, 25 juta di negara-negara transisi dan 9 juta di negara-negara industri. (FAO, Sofi 2006, dalam The Journal of Humanitarian Assistance).

Perspektif lain menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) asumsi yang mendorong terjadinya masalah rawan pangan kronis. Riset di negara berkembang menyebutkan bahwa masalah rawan pangan kronis diakibatkan adanya (1) Menurunnya investasi secara sifnifican dalam pembangunan pertanian dan pedesaan selama dekade terakhir, (2) Tidak adanya tindaklanjut pasca intervensi terhadap penduduk atau wilayah rawan pangan dalam bentuk program yang berkelanjutan, dan (3) Program pemulihan krisis pangan yang tidak terpola dan terintegrasi dengan baik dan tidak didukung dengan sarana kelembagaan serta pengaturan keuangan yang baik.

Kondisi rawan pangan kronis ini harus diakui sebagai kenyataan dan bisa dipastikan akan hadir ditengah-tengah kita setiap waktu baik dalam lingkup terkecil maupun secara makro di belahan bumi manapun. Penanganan rawan pangan kronis tidak dapat dilakukan secara insidentil atau temporer dalam tempo perbaikan yang singkat. Keluar dari kemelut rawan pangan kronis butuh waktu dan proses dengan syarat dukungan infrastruktur dan penguatan ekonomi pedesaan yang komprehensif dengan pedekatan pemberdayaan, terlebih penyelesainnya harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah dan nasional.  

Untuk pembaca, jika anda berada dalam kondisi penurunan pemenuhan kebutuhan pangan harian yang terus menerus karena semakin menipisnya tingkat pendapatan dan ketidakjangkauan terhadap ketersediaan pangan yang sulit, bisa dipastikan bahwa rawan pangan kronis mengintai anda. Maka, wapasadalah...waspadalah....!

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
MEWASPADAI RAWAN PANGAN KRONIS

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat