PENGUATAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

PENGUATAN PERAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DALAM PEMBANGUNAN

KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah bersama masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang secara spesifik mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, berimbang, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan, dan distribusi sekaligus sebagai konsumen.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan baik ditingkat nasional, daerah maupun ditingkat rumah tangga/individu. Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, meningkatkan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan suatu proses yang terus menerus dan diupayakan membawa dampak yang luas pada seluruh sektor pembangunan. Harapan ini memang obyektif mengingat aspek yang diamati dalam ketahanan pangan tidak hanya aspek ketersediaan tapi juga aspek – aspek lainnya, seperti distribusi dan akses pangan yang mengarah pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, juga konsumsi / penyerapan pangan yang mengarah pada pembangunan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif. Dimensi pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh di setiap sektor akan dapat terlaksana dengan efektif jika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya.

Berbagai peraturan dan perundangan telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 tentangKetahananPangandanGizi.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan. Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Selain peraturan dan perundangan dari pusat, telah terbit peraturan gubernur nomor 25 tahun 2010 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, diharapkan dengan adanya pergub tersebut dapat melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan meningkatkan citra pangan lokal dengan menghargai, melindungi dan mengembangkan pangan lokal sebagai penghargaan atas keberagaman dan kekayaan  daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/467.R/BKP/2008 tentang Kelompok Kerja Desa Mandari Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/467.P/BKP/2008 tentang Kelompok Kerja Pangan dan Gizi, Kelompok Kerja Pemantauan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan perlu didukung dengan Lembaga Non Struktural dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dewan Ketahanan Pangan dibentuk dengan maksud mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu tugas dan prioritas yang harus dicermati oleh DKP adalah berjuang keras untuk mampu menterjemahkan Perpres No. 83 Tahun 2006 sebagai penyempurnaan dari Keppres Nomor 132 Tahun 2001. Tugas utama Dewan Ketahanan Pangan (DKP) adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, pencegahan, serta penanggulangan masalah pangan dan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dewan Ketahanan Pangan merupakan wadah koordinasi yang penting dan strategis dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan, maka peran dan fungsi DKP harus dioptimalkan. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai sektor baik Dinas / Badan / Instansi, maupun swasta, dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terbentuk sinergi dan saling isi yang efektif dan efisien. Komitmen ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi lebih penting bersifat operasional yang didukung oleh program dan anggaran yang memadai.

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  yang dalam Keputusan Gubernur sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  memfaslitasi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dengan tujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan di tingkat Provinsi dan juga merupakan forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mendiskusikan dan membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan.

Seiring dengan berjalannya waktu Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan belum mampu menjadi motor penggerak bagi instansi/lembaga pemangku dalam melakukan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan  . Selain itu permasalahan yang dihadapi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahwa anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berperan melakukan sinkronisasi dan integrasi program pembangunan ketahanan pangan belum menemukan sistem atau pola yang standar, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dari OPD terkait masih berjalan sendiri-sendiri dan dengan sasaran yang berbeda (tidak focus dan tidak pada lokasi yang satu wilayah).

Kedepannya diharapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah dan mensinergikan program pembangunan ketahanan pangan yang meliputi program pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pengembangan distribusi dan stabilisasi harga pangan serta pengembangan penganekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan segar.

Penulis: 
Kurnia Alzulami, SE
Sumber: 
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tags: 
PENGUATAN PERAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
17 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat