PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD DINAS PANGAN TAHUN 2017

  1. Latar Belakang

 Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar pelaksanaannya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Fungsi perbendaharaan daerah tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah. Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur. Tuntutan pengelolaan perbendaharaan secara cepat, tepat, terencana, komprehensif, dan terintegrasi merupakan fungsi dan peran perbendaharaan yang dilaksanakan oleh bendahara.

Bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang.pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Paket peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dikeluarkan Pergub. No. 57 tahun 2015 tentang. Sistem & prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan keuangan tersebut diatas dan peraturan lainnya, maka untuk menyeragamkan pola pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pangan perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sehinggaa pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

  1. Dasar Hukum:

a. UU no. 17 tahun 2003 ttg. Keuangan Negara;

b. UU no. 1 tahun 2004 ttg. Perbendaharaan Negara;

c. UU no. 15 tahun 2004 ttg. Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keu. Negara;

d. UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana sudah diubah dengan UU no. 9 tahun 2015;

e. UU no. 33 tahun 2004 ttg. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

f.               PP no. 58 tahun 2005 ttg. Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Perpres no. 4 tahun 2015 ttg. Perubahan beberapa kali Perpres no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

h. Pergub. no. 57 tahun 2015 ttg. Sistem & prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

  1. Maksud dan tujuan :

Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Diharapkan juklak pengelolaan APBD ini dapat menjadi acuan bagi pejabat/aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Dinas Pangan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.  Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.  Laporan Keuangan Dinas tepat waktu dan wajar, memberikan kontribusi dalam meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan Pemprov Kep. Babel.

4.    Pengelolaan Keuangan APBD

A.    Pejabat Pengelola Keuangan APBD terdiri dari :

a.    Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas. Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

  1. Memeriksa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 
  2. Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
  3. Mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
  4. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
  5. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi kegiatan setiap bulan.

b.    Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Yaitu Pejabat yangmelaksanakan fungsi tata usaha keuangan di SKPD. PPK-SKPD mempunyai tugas :

  1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran; 
  2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  3. Menyiapkan SPM;
  4. Melakukan verifikasi SPJ;
  5. Membuat SPJ administratif  yang disampaikan ke Pengguna  Anggaran
  6. Melaksanakan Akuntansi Dinas;
  7. Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas;

c.    Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Yaitu dijabat oleh pejabat eselon III dan IV. Jika pejabat eselon III dan IV berhalangan/kosong maka PPTK dapat dijabat oleh Staf yang dianggap mampu yang diusulkan oleh Sekretaris kepada Kepala Dinas. Tugas PPTK adalah:

  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas secara rutin dalam bentuk laporan bulanan; 
  4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada akhir kegiatan; 
  5. Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat dibantu staf yang menangani pembukuan keuangan kegiatan yang selanjutnya disebut Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK); 
  6. Koordinasi dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terhadap realisasi dan pengunaan belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material dan belanja modal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kegiatan; 
  7. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui atasan langsungnya.

d.    Bendahara Pengeluaran Memiliki Tugas: 

  1. meneliti kelengkapan Surat perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; 
  2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam surat  perintah Membayar; 
  3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  4. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
  5. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan LS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Objek Belanja; 
  6. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran untuk disahkan.
  7. melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e.    Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Memiliki Tugas: 

  1. Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja Bahan Pakai Habis yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Daftar Persediaan; 
  2. Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja Modal yang tercantum dalam DPA pada Daftar Aset; 
  3. Koordinasi dengan PPTK terhadap realisasi belanja bahan pakai habis dan belanja modal; 
  4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan persediaan dan aset kepada Kepala Dinas.

f.     Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Yaitu seorang staf yang ditugaskan membantu PPTK dalam pembukuan keuangan kegiatan. PMUK Memiliki Tugas:

  1. Melaksanakan pembukuan keuangan kegiatan yang dipegangnya;
  2.  Mempersiapkan bahan pengajuan SPP;
  3. Menyusun rekapitulasi SPJ kegiatan;
  4. Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah disetujui;
  5. Mengarsip dan menyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag. Keuangan;
  6. Melakukan rekonsiliasi anggaran dan realisasi kegiatan dengan petugas akuntansi di Subbag. Keuangan, baik secara bulanan maupun triwulan.

g.    Verifikator Yaitu staf yang membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan tugas:

  1. Memperoleh keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK dianggarkan dalam DPA SKPD dan pengeluaran kas dalam batas anggaran yang telah ditentukan, dan dibebankan pada mata anggaran yang tepat;
  2. Memperoleh keyakinan bahwa pengeluaran (SPJ) didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
  3. Memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran
  4. Memperoleh keyakinan bahwa SPJ tersebut telah ditandatangani oleh yang berhak;
  5. Memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana baik dari sisi keterjadian maupun keakurasian.

B. Prosedur pencairan dana oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran

Pengajuan uang muka kerja dapat dilakukan dengan menggunakan dua dokumen yaitu :

  1. Menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang/jasa yang sifatnya mendesak.
  2. Menggunakan Surat Perintah Bayar (SPb) untuk belanja Barang/jasa dan pembayaran honorarium.

Tahapan Pencairan dana menggunakan NPD :

  1. PPTK klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait ketersediaan dana untuk Panjar kerja;
  2. PPTK mengajukan nota dinas ke Pengguna Anggaran terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Untuk perjalanan dinas harus melampirkan surat undangan (apabila ada) draft ST dan SPPD untuk ditandatangani kepala dinas.
  3. PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK. Untuk perjalanan dinas harus melampiri ST dan SPPD yang sudah ditandatangani Kepala dinas.
  4. PA memberi persetujuan pada NPD tersebut, selanjutnya PPTK mengajukan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud sebagai Panjar Kerja.
  5. PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang terkait pengeluaran belanja kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar Bendahara Pengeluaran dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;
  6. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Objek Belanja;
  7. Pengurus Barang/Penyimpan Barang melakukan pembukuan barang setelah SPJ belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Modal dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran.  

Panjar Kerja/Uang Muka Kegiatan 

Panjar Kerja merupakan uang persediaan bagi PPTK yang disediakan oleh Pengguna Anggaran secara proporsional sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing.  Sebelum mengajukan NPD kepada PA/KPA, PPTK terlebih dahulu melakukan klarifikasi ketersediaan Dana di Bendahara Pengeluaran.  Panjar Kerja diajukan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan NPD yang telah disetujui PA.  Pengajuan panjar dapat dikuasakan secara tertulis kepada Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK).  Panjar Kerja berpedoman pada: jumlah UP di Bendahara Pengeluaran, DPA, Anggaran Kas, dan Jadwal yang telah disusun PPTK, serta kemampuan menyelesaikan SPJ.

Panjar Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitung dari tanggal diterimanya Panjar Kerja, harus sudah dipertanggungjawabkan.  Apabila terdapat Panjar Kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka sisanya harus disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran.  Besaran Panjar Kerja diberikan sesuai kemampuan PPTK/PUMK dalam mempertanggungjawabkan keuangan dalam 7 (tujuh) hari kerja.

Pertanggungjawaban  PPTK dalam waktu 7 hari kerja dari tanggal diterimanya panjar kerja harus sudah menyerahkan SPJ secara lengkap dan benar untuk dipertanggungjawabkan (masuk verifikasi);  Apabila terdapat sisa panjar kerja maka dana yang tidak dapat di-SPJ-kan disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, SPJ tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan permintaan pengisian kembali UP melalui SPP GU, minimum 75% dari UP yang pernah diterima.

Penyelesaian kuitansi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pernyataan belanja terukur berdasarkan DPA (nama kegiatan, nomor rekening belanja, jenis pembayaran);
  2. Penerima pembayaran ditulis dengan nama terang, alamat, bermeterai (sesuai jumlah pembayaran), bertandatangan serta berstempel/cap (jika yang menerima bukan perorangan);
  3. Kuitansi dibuat rangkap 5 (lima) berwarna dilampiri Kelengkapan SPJ dan ditandatangani PPTK;
  4. Paraf PPK di sebelah kanan baris nama PA sebelum kuitansi ditandatangani PA
  5. Penerima Barang/Jasa membubuhkan tandatangan di sudut kiri bawah kuitansi untuk belanja barang/jasa;
  6. Tanda tangan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah isi dan kelengkapan sesuai dengan semua ketentuan di atas.

Tahapan pencairan dana menggunakan SPb :

  1. PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi Surat Perintah Bayar (SPb) kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK dengan  melampirkan bukti-bukti belanja beserta dokumen lain yang dipersyaratkan.
  2. PA memberi persetujuan pada SPb tersebut, selanjutnya PPTK mengajukan SPb kepada Bendahara Pengeluaran untuk membayar tagihan.
  3. PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang terkait pengeluaran belanja kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar Bendahara Pengeluaran dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;
  4. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Objek Belanja;
  5. Pengurus Barang/Penyimpan Barang melakukan pembukuan barang setelah SPJ belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Modal dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  1. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam SPJ :
  1. Honorarium PNS SPJ dilengkapi:
  • kwitansi bermaterai
  • Daftar Penerima Uang;
  • SSP (PPh pasal 21);
  • Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/Gubernur;

Catatan:

  • Dalam satu rincian obyek rekening honorarium, PNS tidak boleh mendapat honorarium lebih dari satu. Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat diberikan satu honor jabatan.
  • Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim pengarah dan/atau Tim Teknis yang personilnya dari luar SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Daerah.
  • Honor disesuaikan DPA dan SHBJ. Jika di DPA lebih besar dari SHBJ maka harus disesuaikan dengan SHBJ, Jika tidak ada di SHBJ dikonsultasikan dgn Subbag Keuangan.
  1. Honorarium Narasumber SPJ dilengkapi:
  • kwitansi bermaterai
  • Daftar Penerima Uang;
  • SSP (PPh pasal 21);
  • Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas;
  • Jadwal Kegiatan;
  • Daftar Hadir;

Catatan: Pada Daftar Penerimaan Uang mencantumkan Golongan dan Materi yang disampaikan.

  1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPJ dilengkapi:
  • Kwitansi bermaterai
  • SPT dari Kepala Dinas
  • Bukti keikutsertaan (surat keterangan) dari Penyelenggara;
  • Laporan Hasil Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis
  • Sertifikat  
  1. Belanja BBM SPJ dilengkapi :
  • Kwitansi bermaterai
  • Nota Pembelian dari SPBU setempat
  • Jika Pembelian berwujud Kupon, dilampiri Nomor Seri Kupon BBM
  • Order yang ditandatangani PA dan PPTK
  • Berita Acara serah terima barang
  1. Belanja ATK SPJ dilengkapi :
  • Kwitansi bermaterai
  • Nota Pembelian dari penyedia
  • Order yang ditandatangani PA dan PPTK
  • Berita Acara serah terima barang
  • SSP (PPh pasal 22 jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih dari 1 juta)

Catatan : Rincian Belanja pada order mencantumkan jenis barang dan mereknya dan diserahkan kepada pengurus barang agar dicatat pada buku persediaan

  1. Belanja Listrik, Telpon, Air, Internet SPJ dilengkapi dengan :
  • Kwitansi bermaterai
  • Rekening pembayaran PLN/Telkom/PDAM asli.
  1. Belanja Jasa kantor/cetak dan penggandaan (Pihak Ketiga) SPJ dilengkapi:
  • Kwitansi bermaterai
  • Nota Pembelian dari penyedia
  • Order yang ditandatangani PA dan PPTK
  • Berita Acara serah terima barang
  • SSP (PPh pasal 22 jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih dari 1 juta)
  1. Belanja Sewa SPJ dilengkapi :
  • Kwitansi bermaterai
  • Nota Pembelian dari penyedia
  • Order yang ditandatangani PA dan PPTK yang menunjukkan Jumlah Unit yg disewa x Jumlah Hari x Harga/Biaya satuan
  • Berita Acara serah terima barang
  • SSP (PPh pasal 23, PPN jika lebih dari 1 juta)
  • SPJ untuk Belanja Sewa Mobilitas Darat harus menunjukkan Nomor Kendaraan yang disewa dan dilampiri Copy STNK
  1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPJ dilengkapi :
  • Kwitansi bermaterai
  • Nota Pembelian dari penyedia
  • Order yang ditandatangani PA dan PPTK
  • Berita Acara serah terima barang
  • SSP (untuk rumah makan menggunakan PPh pasal 22 jika lebih dari 2 juta, untuk jasa katering menggunakan PPh pasal 23)
  • Daftar hadir yang ditandatangani Penanggungjawab kegiatan
  • Notulen yang ditandatangani pimpinan rapat dan menyebutkan tanggal selesai acara

Catatan: Jumlah pembelian disesuaikan dengan daftar hadir, kecuali dalam undangan menyertakan daftar nama yang diundang. Nota per tanggal pembelian, ditandatangani oleh penerima barang.

  1. Belanja Perjalanan Dinas SPJ dilengkapi :
  • Kwitansi bermaterai
  • Surat Tugas (ST).
  • SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan (1 orang 1 SPPD)
  • Rincian permintaan uang yg telah ditandatangani.
  • Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, paling lambat 5 hari kalender, kepada pejabat yg memberi perintah (1 orang 1 laporan).
  • Undangan (jika perjalanan dinas berdasar undangan penyelenggara).
  • Tiket,  Boarding pass dan bill hotel atas nama perorangan (untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah).

Catatan : uang muka perjalanan dinas berikutnya tidak akan diberikan apabila laporan hasil perjalanan dinas sebelumnya belum disampaikan.

  1. Pengadaan Barang/Jasa Rp 50.000.000,- s.d Rp 200.000.000,- (pengadaanya melalui pejabat pengadaan SKPD) pembayaran LS SPJ dilengkapi dengan :
  • Kwitansi bermaterai
  • Permintaan/penawaran ke Perusahaan
  • Penawaran dari Perusahaan
  • Berita Acara Negosiasi
  • Surat Perintah Kerja
  • Berita Acara Pembayaran
  • Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
  • SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23) disertai faktur pajak
  • SK Panitia/Pejabat Pengadaan
  • Foto Copy Rekening Bank dan NPWP penyedia 

 

Pengajuan LS:

  • SPK dan kelengkapannya sudah ditandatangani Pejabat/Panitia Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa , PPK, dan Penyedia Barang/Jasa.
  • Sudah dilengkapi dengan Format “Verifikasi Kelengkapan LS” oleh PPK-SKPD

Catatan : khusus Berita Acara Serah terima Barang yang bersifat menambah aset tetap harus diverifikasi oleh bagian aset

  1. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp 200.000.000,- dan jasa konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (pengadaanya melalui ULP) pembayaran LS SPJ dilengkapi dengan :
  • Kwitansi bermaterai
  • Permintaan/penawaran ke Perusahaan
  • Penawaran dari Perusahaan
  • Berita Acara Negosiasi
  • Surat perjanjian
  • Berita Acara Pembayaran
  • Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
  • SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23) disertai faktur pajak
  • SK Panitia/Pejabat Pengadaan
  • Foto Copy Rekening Bank dan NPWP penyedia

D.   Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK dengan berdasarkan pada:

a.    Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

b.    Anggaran Kas

c.    Standari Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

d.    Pedoman Perpajakan.

 

Langkah-langkah Pengendalian oleh PPTK :

  1. Membuat rencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana, sesuai dengan anggaran kas.
  2. Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap penyerahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran
  3. Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan
  4. Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK.
  5. Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telah disahkan PA/KPA, selanjutnya diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran.

E. Pengendalian Anggaran oleh PPK-SKPD dengan Verifikasi SPJ berdasarkan pada:

a.    Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

b.    Anggaran Kas

c.    Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

d.    Pedoman Perpajakan.

Langkah-langkah pengendalian:

  1. Bendahara pengeluaran menyerahkan bukti pengeluaran kepada petugas verifikasi. Jika telah benar dan lengkap maka petugas verifikasi membubuhkan paraf di kuitansi, jika masih ada kesalahan/kekurangan maka petugas verifikasi memberikan catatan hal-hal yang perlu diperbaiki.
  2. Hasil Verifikasi dikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada bukti pengeluaran dan lampiran yang perlu dibetulkan.
  3. Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 75% dari jumlah UP maka Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP GU.
  4. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPK untuk diverifikasi sebelum diterbitkan SPM.

F.    Prosedur permintaan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Kepada BUD

a.    SPP Uang Persediaan (UP)

•      SPD diterbitkan berdasarkan kegiatan dalam DPA dan Anggaran Kas Dinas Pangan

•      SPP Uang Persediaan (UP) dibuat berdasar Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD).

•      SPP UP dibuat pada masa awal tahun anggaran.

b.    SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

•      Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah menerima SPD dari BUD.

  • Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK SKPD sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP yang telah diterima.
  1. SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)
    • SPP TU diajukan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, dimana UP tidak mencukupi.
    • Besaran SPP TU harus mendapat persetujuan Kepala DPPKA.
    • TU harus digunakan sesuai rencana penggunaan dan dipertanggungjawabkan pada periode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.
    • Jika TU tidak habis maka sisanya harus disetor kembali pada periode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.
    • Sisa TU disetor ke Kasda, dan sudah membebani anggaran (tidak dapat dicairkan lagi).
  2. SPP Langsung (LS)
    • SPP LS dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    • Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS pengadaan Barang/Jasa kepada KPA melalui PPK SKPD setelah ditandatangani oleh PPTK.
    • PPK meneliti dan melakukan verifikasi lampiran SPP LS, apabila dinyatakan lengkap dan sah maka diterbitkan SPM LS, dan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D LS.

G.   Pembukuan Bendahara Pengeluaran

       Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan membuat dan mengerjakan pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsi secara tertib, cermat dan teliti serta lengkap pada masing-masing format pembukuan.

Langkah-langkah :

  1. Menyiapkan Buku Kas Umum, untuk mencatat transaksi kas (SP2D dan pengeluaran harian)
  2. Membuat Buku Pembantu Kas Tunai
  3. Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank
  4. Membuat Buku Pembantu Panjar (mencatat pemberian Panjar/ pengembalian panjar PPTK)
  5. Membuat Buku Pembantu Pajak
  6. Membuat Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
  7. Semuanya dientri dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dokumen-dokumen sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

•      SP2D UP/GU/TU/LS

•      Bukti transaksi yang sah dan lengkap

•      Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembukuan dengan ketentuan:

  1. Bahwa setiap SPJ (kuitansi yang lengkap dan sah) dicatat (dibukukan) pada BKU, setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sesuai dengan rekening belanja masing-masing.
  2. Bila pada kuitansi terdapat transaksi pajak, dicatat (dibukukan) pada BKU, setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Buku Pembantu Pajak, sesuai dengan jenis pajak masing-masing.
  3. Setelah selesai membuku secara ganda seperti tersebut (nomor 1 dan 2), dibukukan (entry) pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Lembar Pengesahan SPJ).
  4. Menyiapkan lembar pemeriksaan kas oleh Pengguna Anggaran.
  5. Membuat lembar pengesahan SPJ.
  6. Membuat register penutupan kas. 
  7. Menyiapkan SPP beserta lampirannya

Catatan : Prosedur lengkap tentang Pembukuan Bendahara Pengeluaran dapat dilihat di Permendagri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

H.   Laporan-laporan :

1.    Laporan  Bulanan

  1. Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK, dikirim selambat- lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya ke Sub Bagian Keuangan.
  2. Laporan Mutasi Aset dan barang Persediaan oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
  3. Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja), dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
  1. Laporan Triwulanan
    1. Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK.
    2. Laporan Mutasi Aset dan barang persediaan oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
    3. Laporan Keuangan dan akuntansi, dibuat oleh PPK.
  2. Laporan Akhir Tahun

a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Keuangan, dibuat oleh PPTK.

b)    Laporan Mutasi Aset dan Barang Persediaan, dibuat oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.

c) Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja) Akhir Tahun, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

d) Laporan Keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK.

Laporan akuntansi dibuat oleh PPK setelah Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi setiap bulannya. Laporan akuntansi dibuat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan berpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010 dan Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Laporan kepada Pengguna Anggaran

  1. PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengambilan panjar kerja, kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran.
  2. PPTK setiap bulan wajib melaporkan Realisasi/Daya Serap Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran melalui Sub bagian Keuangan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.
  3. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD.
  1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang- undangan, maka Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  2. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud nomor 4 di atas, terhadap  penerbitan surat pengesahan pada bulan Desember pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
  3. PPK secara adminsitratif menyusun Laporan Keuangan dan Akuntansi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

5. Pajak dan Materai

A. Pajak

  • Bukti setor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
  • Penyetoran Pungutan/potongan pajak dikonfirmasi dahulu kepada Bendahara Pengeluaran atau Petugas Verifikasi sebelum disetorkan ke Bank.

Jenis-jenis pajak :

  1. PPh pasal 21
    • Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan (peserta lomba, peserta rapat/konferensi/sidang, kunjungan kerja, keanggotaan kepanitiaan, peserta pelatihan, dll).
    • Kode Jenis Pajak/MAP 411121, kode setoran 100
  • Yang dikenakan PPh pasal 21:
  1. Gaji, upah, honorarium, Tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun.
  2. Honor PNS dan Non PNS: 

PNS (Golongan IV = 15%, Golongan III = 5% atau 6% bila tidak punya NPWP,ü Golongan I dan II = 0%). 

                Non PNS (Ber-NPWP = 5%, Tidak ber-NPWP = 6%).ü

  1. PPh pasal 22
    • Yaitu Pajak atas transaksi barang (pembelian/pembayaran barang) diatas Rp.2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
    • Kode Jenis Pajak/MAP 411122, kode setoran 900.
    • Tarif pajak adalah 1,5 %. Bila tidak ber-NPWP sebesar 3% Yang tidak dikenakan PPh pasal 22 :
  • Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000,- (bukan jumlah yang dipecah-pecah)
  • tidak dikenakan PPh psl 22 atas Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air PDAM, benda-benda pos
    1. PPh pasal 23
      • Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atas sewa dan jasa lainnya.
      • Kode Jenis Pajak/MAP 411124, kode setoran 104.

Tarif Efektif PPh pasal 23 untuk:

  • Tarif pajak Hadiah & Penghargaan, Deviden, Bunga, dan Royalti adalah 15%
  • Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service, Sewa Angkutan Darat, Jasa biro perjalanan/agen, jasa penyelidikan, jasa kurir, jasa Freight Forwarding, Jasa pengepakan, jasa Maklon, Jasa Konstruksi, Pembasmian Hama, dan jasa lain (misal: foto copy, service computer, kendaraan, penggandaan, cetak ) adalah 2%
    1. PPh pasal 4 ayat 2
  • Yaitu pajak atas jasa konstruksi dan sewa ruang/bangunan/tanah.
  • Kode Jenis Pajak/MAP 411128, kode setoran 409 untuk Konstruksi dan 403 untuk sewa tanah/ruang/bangunan.
  • Pekerjaan Konstruksi Klasifikasi Kecil = 2%; Klasifikasi Menengah ke Atas = 3%; Tidak Memiliki Klasifikasi = 4% (tidak termasuk PPN). Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan •Memiliki Klasifikasi = 4%; Tidak Memiliki Klasifikasi = 6% (tidak termasuk PPN)
  • Belanja Sewa Ruang/ Bangunan /Tanah •Tarif : 10% dari Bruto

 

  1. PPN
  • Kode jenis pajak/MAP 411211, kode setoran 900.
  • Tarif adalah 10% dari harga perolehan.
  • Pembayaran yang tidak dipungut PPN:
  1. Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (termasuk PPN) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  2. Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya
  4. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
  5. Jasa di bidang perhotelan meliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang terkait dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel;
  6. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
  7. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  8. jasa catering  
  9. Barang-barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertanian
  10. Makanan ternak, unggas dan ikan
  11. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
  12. Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya
  13. Bibit dan atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
  14. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  15. Jasa di bidang pelayanan sosial;
  16. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  17. Jasa di bidang keagamaan;
  18. Jasa di bidang pendidikan;
  19. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
  20. Jasa di bidang tenaga kerja;

 

Contoh Penghitungan PPN dan PPh :

  1. Bendahara Pengeluaran membayar pembelian ATK sebesar Rp.2.050.000,- Jawab: Sebelum menghitung PPh 22, lebih dulu dihitung PPN yang dikeluarkan dari bruto: PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 2.050.000,- = Rp. 186.364,- PPh 22 = 1,5% X Rp. (2.050.000 - 186.364) = 1,5% X Rp. 1.863.636,- = Rp. 27.955,- (Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh22 3% ) = 3% X Rp 1.863.636,- = Rp. 55.909,-
  2. Bendahara Pengeluaran membayarkan jasa service kendaraan sebesar Rp.1.200.000,- Jawaban: PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.200.000,- = Rp. 109.091,- PPh 23 = 2% X Rp (1.200.000 - 109.091) = 2% X Rp. 1.090.909,- = Rp. 21.818,- (Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 23 = 4 % ) = 4% X Rp. 1.090.909,- = Rp. 43.636,-
  3. Bendahara Pengeluaran membayarkan pembelian bibit sebesar Rp.2.100.000,- Jawaban: PPN = tidak dikenai PPN; PPh 22 = 1,5% X Rp. 2.100.000 = Rp. 31.500,- (Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 22 = 3 % ) = 3% X Rp. 2.100.000,- = Rp. 63.000,-
  4. Bendahara Pengeluaran membayarkan sewa ruang pertemuan (bukan di hotel) sebesar Rp.1.600.000,- Jawaban: PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.600.000,- = Rp. 145.455,- PPh ps 4 (2) = 10% X Rp. (1.600.000 – 145.455) = 10% X Rp. 1.454.545,- = Rp. 145.455,-
  1. Meterai
  • Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen.
  • Dokumen yg memuat jumlah uang atau dokumen kontrak /perjanjian Meterai diberlakukan terhadap SPJ belanja pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:  Meterai Rp. 3.000,- untuk belanja senilai Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-  Meterai Rp.6.000,- untuk belanja senilai lebih dari Rp.1.000.000,- Materai Rp.6.000,- untuk dokumen kontrak/perjanjian.

 

  1. Sanksi-sanksi
    1. Apabila PPTK secara administratif belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan sisa panjar kerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pengambilan panjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran, dijatuhi sanksi berupa peringatan/teguran oleh PA
    2. Apabila Laporan pertanggungjawaban dimaksud pada nomor 1 di atas tidak dipenuhi sampai dengan 10 hari kerja, maka PPTK dijatuhi sanksi berupa penundaan pengambilan panjar kerja berikutnya oleh PPK, kecuali atas pertimbangan tertentu dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

 

  1. Penutup

Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Keuangan Dinas Pangan ini disusun sebagai acuan bagi pejabat/petugas pengelola keuangan dalam melaksanakan kegiatan APBD di lingkup Dinas Pangan, sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas tepat waktu dan wajar, serta dapat memberikan kontribusi dalam meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan Pemprov Kep. Babel.

Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis untuk mengakomodir berbagai hal terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Dinas Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 sehingga penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusun menyadari bahwa petunjuk pelaksanaan ini masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini.

 

 

Pangkalpinang,   Januari 2017

Kepala Dinas Pangan

 

Ir. AHMAD DAMIRI

Pembina Utama Madya

NIP. 19610905 199003 1 006

Penulis: 
kassubag keuangan
Sumber: 
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tags: 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD DINAS PANGAN TAHUN 2017

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
17 kali dilihat