PROTEKSI HARGA, APA PERLU ?

Komoditas unggulan daerah ini kembali diuji. Harga yang menurun drastis mengakibatkan pelaku sektor ini begitu terpukul.  Tsunami Jepang dan kondisi pasar Timur Tengah yang tidak menentu dijadikan alasan kontekstual. Ilmiahnya, tataniaga komoditas karet merupakan salah satu komidtas yang mengikuti trading global yang tentunya memiliki konsekuensi fluktuasi harga. Koreksi harga dalam dimensi waktu yang cepat merupakan salah satu karaktersitik  struktur pasar global dengan pola supllay and demand dalam era liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dunia.

Biang masalah juga dialamatkan kepada pemerintah. Sorotan terkait lemahnya sensitivitas pemerintah dalam memberikan proteksi harga terkadang rasional dan tidak sedikit beropini emosional. Rasionalnya karena pemerintah dipandang memiliki kewenangan regulatif untuk mengambil langkah protektif terhadap “mengamuknya” harga komoditas tersebut. Emosionalnya adalah ketika pemerintah dijadikan obyek penderita yang menjadi biang kerok segala urusan yang berkaitan dengan meruginya petani dalam usaha taninya , tidak terkecuali harga yang secapat kilat anjlok sampai titik nadir.

Jika pemerintah menjadi bulanan-bulanan opini terkait dengan politik harga, tentu itu konsekuensi dari alat negara yang misi utamanya mewujudkan kesejahteraan umum. Akan tetapi jika dasar argumentasinya semata-mata atas dasar politik, kebencian dan terkesan dibuat-buat sangatlah tidak proporsional. Cara meneropong masalah ini saya anggap masih dengan satu mata atau sebelah mata, kehilangan daya obyektivitasnya dan relatif tidak mendidik.

Politik harga untuk komoditas pangan dan non pangan memiliki perlakuan kebijakan yang berbeda. Jika harga beras atau pangan setara beras, termasuk kelompok pangan lainnya terdapat instrumen yang namanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) tentunya tidak berlaku untuk komoditas perkebunan seperti karet dan sawit. HPP diperuntukan untuk komoditas strategis yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat khususnya komoditas beras. Instrumen menjinakkan harga ini sejatinya hadir untuk menciptakan stablisasi harga yang dapat melindungi baik produsen (petani) maupun konsumen. Kendatipun banyak kalangan mempertanyakannya dengan ragam perspektif atas pemberlakuan HPP terkait relevansinya dengan tingkat pendapatan petani produsen. Namun demikian politik harga yang proktektif ini setidaknya menjadi sarana intervensi pemerintah untuk mengamankan kebutuhan pokok rakyatnya.

Dalam konteks komoditas non pangan (perkebunan) seperti karet dan sawit, tidak ditemukan istilah HPP atau kebijakan yang berkaitan dengan proteksi harga secara langsung. Istilah stabilisasi harga untuk dua komoditas ini tidak ditemukan dalam referensi politik pemerintah dalam bidang pertanian khususnya sub sektor perkebunan ini. Yang ditemukan antara lain regulasi berkaitan dengan pedoman dalam penentuan harga yang wajar untuk petani produsen khususnya pada komoditas sawit. Instrumen berkaitan dengan penentuan harga pada komoditas tersebut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2010 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun. Permentan ini sifatnya pedoman yang memuat rumusan perhitungan dalam penentuan harga yang wajar bagi petani produsen, tidak dalam kapasitas secara langsung melakukan intervensi pengendalian dengan sumber daya keuangan yang memadai ketika ada persoalan dalam gejolak harga pasar komoditas sawit sebagaimana berlakunya HPP pada komoditas pangan beras.

Persoalan jatuhnya harga komoditas unggulan daerah tersebut selain karena faktor eksternal (perkembangan ekonomi makro global) juga yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan manajemen usaha tani yang belum mencerminkan karakteristik modernisasi pengelolaannya. Harga komoditas yang fluktuatif tersebut antara lain kontribusi dari faktor keadaan cuaca yang mempengaruhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi, gangguang hama dan penyakit, gestation periode (masa panen yang lama) serta sifat hasil pertanian yang mudah rusak (perishable). Faktor teknis usaha tani ini tersebut secara langsung mempengaruhi nilai jual komoditas yang diperdagangan secara bebas.

Proteksi harga untuk dua komoditas tersebut memiliki konsekusensi-konsekuensi . Pertama, Proteksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proteksi memakan biaya besar untuk memberikan subsidi kepada petani jika harga jual petani terkoreksi jauh dari harga yang dipatok pemerintah. Sebaliknya jika harga komoditas tersebut melambung tinggi kenyataannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani kecil sebagai produsen. Justru yang paling menikmati adalah kelompok pengumpul, rentenir dan distributor. Ketiga, proteksi semakin menghilangkan kultur kompetitif baik dari segi produk maupun petani. Petani semakin “dimanja” dengan subsidi yang lamban laun akan menghilangkan kemandiriannya dalam usaha tani. Dari aspek pemberdayaan, Proteksi harga adalah bagian dari proses spirit deplation (pengurasan semangat kemandirian). Keempat, Komoditas tersebut bukan merupakan komoditas strategis (komoditas pokok) yang membutuhkan intervensi negara untuk menguasainya atas dasar kepentingan hajat hidup rakyat (perlindungan untuk produsen dan konsumen).

Jika menggunakan beberapa alasan diatas, tentunya butuh kajian yang komprehensif untuk memastikan perlunya intervensi langsung pemerintah dalam meredam gejolak harga melalui proteksi harga. Menurut saya yang paling mendesak dilakukan pemerintah adalah melakukan upaya percepatan peningkatan investasi pedesaan dengan merintis industri hilir yang berbasis komoditas unggulan tersebut. Agroindustri penting untuk memastikan pasar komoditas tersebut terserap baik secara kuantitas maupun kontinuitas produksi dengan harga yang secara ekonomis menguntungkan petani produsen.  Selain itu penting diberikan insentif berproduksi bagi petani melalui kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi dan akses permodalan. Adopsi teknologi juga menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas komoditas perkebunan tersebut.  

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
PROTEKSI HARGA

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat