RAD PG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RAD PG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2017-2022 DALAM RANGKA MENDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

              Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.  Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Salah satu unsur keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik yang ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kondisi ini merupakan suatu tantangan di tengah persaingan dunia. Berbicara mengenai pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan masyarakat merupakan investasi strategis yang berdampak jangka panjang, maka di tataran global dan telah menjadi komitmen pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 September 2015 di New York Amerika Serikat. Hal ini diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2016-2030 resmi menggantikan Millenium Development Goals(MDGs) Tahun 2000-2015.

             SDGs berisi 17 tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa mencakup (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang layak; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (14) ekosistem kelautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

              Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan defenisi ketahanan pangan yaitu sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sehubungan semakin kompleksitasnya permasalahan pangan dan gizi maka diperlukan penanganan komprehenshif lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan. Diharapkan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi melalui keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan serta sinergi pelaksanaan program-program pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya terselenggara pemantauan, evalausi, dan pelaporan terhadap efektivitas anggaran terhadap program-program pembangunan pangan dan gizi.

              Pembangunan pangan dan gizi merupakan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, ada beberapa isu strategis yang diangkat dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu strategis tersebut termuat dalam dimensi ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan, serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti sebagai kebijakan yang menjadi pedoman bagi semua Perangkat Dearah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan serta sumber pembiayaannya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

                Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, maka disusun Rencana Aski Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) di tingkat nasional dan Rencana Aski Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi selanjutnya disingkat menjadi KSPG adalah kebijakan strategis pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini antara lain (1) kebijakan strategis; (2) rencana pangan dan gizi; (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; (4) pendanaan. KSPG daam kebijakan strategis terdiri dari 5 (lima) pilar meliputi (1) ketersediaan pangan; (2) keterjangkauan pangan; (3) pemanfaatan pangan; (4) perbaikan gizi masyarakat; (5) penguatan kelembagaan pangan dan gizi.Pemerintah Pusat telah menetapkan RAN PG Tahun 2015-2019, yang perlu ditindak lanjuti oleh daerah. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, selama ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki RAD PG. Oleh karena itu, untuk menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu pembangunan pangan dan gizi dalam rangka mendukung SDM berkualitas dan berdaya saing, perlu disusun RAD PG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan wajib dilaksanakan. Ini merupakan momentum yang baik bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih pro aktif lagi dalam pembangunan pangan dan gizi.

              Berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 pendekatan lintas sektor menjadi pilihan yang diterapkan, sehingga upaya pembangunan pangan dan gizi menjadi fokus utama dalam berbagai program PD. Fokus utama pelaksanaan program diasumsikan idealnya menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan program pembangunan pangan dan gizi yang disusun perlu mengukur pencapaian pada setiap indikator. Pembangunan pangan dan gizi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program dan kegiatan reguler PD dalam rangka pembangunan pangan dan gizi harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan. Implikasi dari keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari optimalisasi aspek perencanaan..

             Berangkat dari situasi tersebut, pengintegrasian dalam sistem perencanaan menjadi fokus bagi penyusunan program dalam RAD PG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Selain perencanaan tidak kalah penting adalah aspek implementasi, evaluasi dan penguatan kelembagaan pangan provinsi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya pembangunan pangan dan gizi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama, harus diperluas dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam merancang dan mengimplentasikan berbagai kebijakan yang relevan dan efektif. Oleh karena itu, di dalam RAD PG  diperlukan pembentukan di provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Tim RAD PG provinsi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis yang berasal dari lintas sektor. Tim berperan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya RAD PG Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2017-2022 akan dijadikan dokumen operasional. Dokumen ini diharapkandapat menjadi panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di negeri serumpun sebalai.

Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya
Sumber: 
Novita Frahesti Ade Wijaya (Perencana Pertama)

Artikel