Rencana Strategis

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS

BADAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERIODE 2012-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.  Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : 1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; 2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta 3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.  Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas utuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai karakterisik daerah.  Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena : 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak paling asasi bagi manusia; 2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas; dan 3) ketahanan pangan merupakan saah satu pilar utama yang menopang ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu system pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu : 1) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; 2) Distribusi pangan yang lancar dan merata; 3) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.  Pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembanguan sosial ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhann.  Oleh karena itu , upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan sosial ekonomi nasional dan daerah.  Dengan demikian, program program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.  Renstra SKPD merupakan dokumen yang memuat isi visi dan misi SKPD, tujuan, strategi dan arah kebijakan SKPD, program/kegiatan SKPD dalam 5(lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indicator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam RPJMD.

Renstra SKPD merupakan pedoman/acuan SKPD dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD.  Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan disusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 – 2017.  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk : 1) harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian; 2) sebagai bahan dalam melaksanakan acuan, kebijakan program strategis pembangunan ketahanan pangan dalam kurun waktu 2012-2017.

 

  1. Landasan Hukum

Landasan hokum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
    1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra
      1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

  1. Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan yang sejalan dengan visi dan misi serta program dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan sebagai berikut :

Bab  I

 

 

 

 

Bab II

 

 

 

 

 

 

Bab III

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab IV

 

 

 

Bab V

 

 

 

 

Bab VI

Pendahuluan,

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan SKPD,

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

 

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
  2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan,

4.1  Visi dan Misi SKPD

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3  Strategi dan Kebijakan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,

Menjelaskan indikator kinerja dan target kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

 

2.1        Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a.             Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur.

 

b.             Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1.   Penyusunan program kegiatan bidang ketahanan pangan;

2.   Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

3.   Pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan;

4.   Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan;

5.   Pengkoordinasian mitra kerja di bidang ketahanan pangan;

6.   Pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan;

7.   Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

8.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

 

c.         Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2008 tanggal 21 Febuari 2008 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 29 Seri D) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2013, secara rinci struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Gambar 2.1 (Perda No. 1 Tahun 2013).

 

Gambar 2. 1

Struktur Organisasi (Perda No. 1 Tahun 2013)

 

 

KEPALA BADAN

Sekretaris Badan

Subbag

Perencanaan

Jabatan Fungsional Tertentu

Subbag Umum

&Kepegawaian

Subbag

Keuangan

Subbid Konsumsi dan Mutu Pangan

Subbid Penganekaragaman

Bid. Kosumsi dan Keamanan Pangan

Subbid Analisis Harga Pangan

Subbid Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan

Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan

Subbid Pemberdayaan Masyarakat

Subbid. Pemantauan Produksi dan Akses

Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2        Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a.             Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut golongan, jenis jabatan, pendidikan adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

 

No.

Kriteria

Jumlah Pegawai

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Perempuan

1.

Total Pegawai

40

25

15

2.

Berdasarkan Golongan

40

26

14

 

Pegawai Golongan I-a

0

0

0

 

Pegawai Golongan I-b

0

0

0

 

Pegawai Golongan I-c

0

0

0

 

Pegawai Golongan I-d

0

0

0

 

Pegawai Golongan II-a

2

2

0

 

Pegawai Golongan II-b

3

3

0

 

Pegawai Golongan II-c

3

1

2

 

Pegawai Golongan II-d

1

0

1

 

Pegawai Golongan III-a

5

4

1

 

Pegawai Golongan III-b

11

8

3

 

Pegawai Golongan III-c

2

0

2

 

Pegawai Golongan III-d

8

4

4

 

Pegawai Golongan IV-a

2

1

1

 

Pegawai Golongan IV-b

2

2

0

 

Pegawai Golongan IV-c

0

0

0

 

Pegawai Golongan IV-d

1

1

0

 

Pegawai Golongan IV-e

0

0

0

 

 

 

 

 

3.

Berdasarkan Jenis Jabatan

40

25

15

 

Eselon II

1

1

0

 

Eselon III

4

3

1

 

Eselon IV

9

3

6

 

JFU

22

15

7

 

JFT

2

1

1

 

CPNS

2

2

0

 

 

 

 

 

4.

Berdasarkan Pendidikan

40

24

16

 

SD

0

0

0

 

SLTP

0

0

0

 

SLTA

8

7

1

 

DIII

8

5

3

 

S1/DIV

20

11

9

 

S2

3

1

3

 

S3

1

0

0

5.

Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan

40

24

16

 

Prajabatan

33

21

12

 

Diklat PIM IV

4

1

3

 

Diklat PIM III

1

1

0

 

Diklat PIM II

1

1

0

 

 

 

 

 

6.

Berdasarkan Kelompok Umur

40

27

13

 

< 30 tahun

2

2

0

 

30 – 39

22

14

8

 

40 – 49

12

5

7

 

50 - 60

6

6

0

 

 

 

 

 

7.

Status Pernikahan

40

26

14

 

Menikah

35

23

12

 

Belum Menikah

5

3

2

 

Janda

0

0

0

 

Duda

0

0

0

 

 

 

 

 

8.

Agama

40

26

14

 

Islam

39

25

14

 

Kristen Protestan

1

1

0

 

Kristen Katolik

0

0

0

 

Hindu

0

0

0

 

Budha

0

0

0

 

Kong Hu Chu

0

0

0

 

Kepercayaan

0

0

0

 

 

 

 

 

9.

Daerah Asal/Bds Tempat Lahir

40

25

15

 

Provinsi Kep. Bangka Belitung

28

16

12

 

Dari Luar Provinsi Kep. Babel

12

9

3

           

 

b.             Sarana dan Fasilitas

Berikut adalah sarana dan fasilitas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

No.

Nama Barang

Jumlah (unit)

1.

Alat-alat Angkutan

13

 

Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

4

 

Sepeda Motor

9

 

 

 

2.

Alat Kantor dan Rumah Tangga

240

 

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

1

 

Mesin Kalkulator

10

 

Lemari Besi

18

 

Filling Besi/Metal

17

 

Brand Kas

3

 

Lemari Kaca

2

 

Lemari Kayu

3

 

Papan Nama Instansi

1

 

White Board

7

 

Meja Kayu/Rotan

6

 

Kursi Besi/Metal

24

 

Meja Panjang

2

 

Kursi Rapat

18

 

Kursi Putar

16

 

Meja Komputer

5

 

Meja Biro

31

 

Sofa

3

 

Gordyn

1

 

Rak TV

2

 

Lemari Es

2

 

AC Unit

12

 

Kompor Gas

1

 

Tabung Gas

1

 

Televisi

2

 

Tiang Bendera

1

 

PC Unit/Komputer PC

10

 

Laptop

5

 

Notebook

3

 

Printer

3

 

UPS

9

 

Router

1

 

Antene

2

 

Meja Kerja Pejabat Eselon II

1

 

Meja Kerja Pejabat Eselon III

3

 

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

1

 

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

3

 

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

10

 

 

 

3.

Alat Studio dan Alat Komunikasi

10

 

Camera + attachment

3

 

Proyektor + attachment

1

 

Microphone/wireless mic

2

 

Professioanl Sound System

1

 

Camera Film

1

 

Telepohone (PABX)

1

 

Facsimile

1

 

 

 

4.

Bangunan Gedung

2

 

Bangunan Gedung Kantor Permanen (Hanya berupa Parkiran Mobil berserta canopy)

1

 

Bangunan Gedung Kantor Permanen (Berupa DED Gedung Kantor BKP)

1

 

 

 

5.

Buku dan Perpustakaan

739

 

Ilmu Pengetahuan Umum

60

 

Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi

10

 

Agama Islam

1

 

Ekonomi

6

 

Hukum

91

 

Teknologi

139

 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

429

 

Manajemen dan Perkantoran

2

 

Peta (Map)

1

6.

Barang Bercorak Kebudayaan

3

 

Gambar Presiden/Gubernur

2

 

Lambang Garuda

1

 

 

 

7.

Alat-alat Besar (Rusak Berat)

1

 

Electric Generating Set dan lain-lain

1

 

 

 

8.

Alat-alat Pertanian (Rusak Berat)

1

 

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain

1

 

 

 

9.

Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rusak Berat)

28

 

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

1

 

Mesin Absensi

1

 

Meja Kayu/Rotan

2

 

Kursi rapat

2

 

Kursi putar

7

 

Meja Komputer

1

 

Kipas angin

2

 

PC Unit/Komputer PC

2

 

Printer

6

 

UPS

2

 

Meja Kerja Pejabat Eselon III

1

 

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

1

 

 

 

10.

Alat Studio dan Alat Komunikasi

8

 

Handphone

8

 

 

 

 

 

 

2.3 Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang hampir berakhir masa berlakunya juga telah menetapkan beberapa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara lebih detail dapat disampaikan pada tabel dibawah ini.

 

 

 

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan target RPJMD

 

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Meningkatnya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gr/hari

Persentase ketersediaan energy 2.200 kkal/kap (%)

100

100

100

100

100

Persentase energi protein penduduk 57 gram/ka (%)

100

100

100

100

100

2.

Meningkatnya kesiapan dalam menganitisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan

Ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)

200

200

200

200

200

Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi (kab/kota)

7

7

7

7

7

Ketersediaan cadangan pangan masyarakat (ton)

50

50

50

50

50

Jumlah desa mandiri pangan (desa)

3

3

4

3

3

3.

Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat

Persentase daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (%)

100

100

100

100

100

4.

Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein  hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat

Persentase konsumsi non beras (%)

 

 

 

 

 

5.

Meningkatnya konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan  energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan potein sebesar

52 gr/hari

Skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

87,7

88,2

90,3

93,5

95

6.

Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen

Persentase pangan segar yang aman  (%)

80

80

80

80

80

7.

Meningkatnya capaian pelaksanaan program pedukung sasaran SKPD

Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD

100

100

100

100

100

 

 

2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sampai saat ini, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan.  Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan suberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan emerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.  Adapun tantangan dan peluang dari aspek ketahanan pangan adalah :

a.    Tantangan Pelayanan

1.        Kelemahan

·      Ketersediaan Pangan :

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang ada dikelola secara optimal.  Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk  menghasilkan pangan.  Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaiu berperan pada : a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan kerawanan pangan; b) menyempurnakan system pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan, serta d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

·      Distribusi Pangan :

Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasarn, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan.  Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.  Hal ini berpotensi  menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik.

Distribusi pangan di dalam negeri juga dipengaruhi oleh perdagangan pangan internasional yang tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi saat ini.  Tantangan yang timbul, antara lain : 1) pengaruh harga pangan internasional terhadap harga pangan dalam negeri akibat perlakuan yang tidak adil dalam melaksanakan komitmen perdagangan pangan internasional; 2) besarnya tekanan persaingan global dalam rangka mengefisiensikan rantai pasokan dari perusahaan asing yang bergerak usaha pengolahan pangan di Indonesia, mengakibatkan rendahnya akses pangan untuk pemasok bahan baku hasil produksi petani lokal; 3)Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal,  akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas dari negara-negara maju.

Badan Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada : a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan anallisis harga pangan. Terakhir, 4) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

·      Konsumsi dan Keamanan Pangan :

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik.  Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya tentu penganekaragaman pangan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.  Penganekaragaman bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisonal.  Hail ini harusnya didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahan pangannya.  Semua itu dapat dicapai dengan dukungan dari stakeholder yang terkait.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya pengembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yag diharapkan dapat mengubah prilaku konsumsi pangan masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik.  Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses sertamemperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi.  Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.        Ancaman

·      Perubahan iklim yang ekstrim

·      Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat

·      Harga pangan yang sangat fluktuatif.

·      Perubahan pola konsumsi pangan yang didominasi oleh pangan impor

b.   Peluang Pelayanan

1.        Kekuatan

·      Komitmen dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi

·      Potensi sumberdaya pangan lokal yang tersedia

·      Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang telah terbentuk.

·      Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN

2.        Peluang

·      Permintaan pangan yang terus  meningkat.

·      Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan dan meyediakan pangan lokal menghadapi pascap timah

·      Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman semakin meningkat.

·      Meningkatnya minat masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat.

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Distribusi pangan yang lancer dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memperhatikan kebijakan PANCAYASA yaitu memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup :

1) Pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; 2) Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompoktani dan gabungan kelompok tani; 3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh; 4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke system pembiayaan; 5) penciptaan system pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya di pembangunan untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya di pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang strategis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin.Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Dengan melihat tantangan yang semakin berat pada 2012-2017, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

  1.  
  2.  
  3.  

 

  1.  
  2.  

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain : 1) berlanjutnya konversi lahan pertaian ke penggunaan non pertanian; 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; 3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; 4) rusaknya prasarana pengairan; 5) penambangan timah; 6) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggikarena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang; 7) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penangana hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.

  1.  

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas.

Permasalahan dalam aspek distribusi pangan meliputi belum terpolanya distribusi bahan pangan antarkabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu masuk pelabuhan yang tersebar di kabupaten.kota sehingga menyulitkan daam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan tingginya harga pangan.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten sebesar 100 ton sejauh ini kurang difasilitasi.Sedangkan dari kerawanan pangan, terbatasnya penyediaan infrastuktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terencil.Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluhlapangan.

c. Konsumsi dan keamanan pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.Sampai saat ini, konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi, yaitu sekitar 90,9 kg/kapita/tahun (2014).Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup mmberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yangberagam, bergizi, seimbang dan aman adalah : 1) keterbatasan kemampuan ekonomi; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi; 3) keterbatasan dalam mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternative pengganti beras (substitusi); 4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; 5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; 6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta 7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya.Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu.Konsumsi pangan umbi-umbian masih rendah sedangkan konsumsi beras semakin menjadi, pangan semakin strategis di masyarakat sehingga diperlukan perubahan pola piker melalui sosialisasi gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat dengan pemenuhan sumber karbohidrat selain beras.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan bail melalui dukungan dari stakeholder yang tekait melalui koordinasiyang baik.Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya tentu penganekaragaman pangan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.Penganekaragaman bertjuan agar masyarakat agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional.Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahan pangannya.

Pengkajian dan perumuan kebijakan serta pelaksanaan penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan adanya dukungan data yang akurat dan valid serta pelaporanyang tepat waktu baik data yangbersumber dari stakeholder lain ataupun dari kabupaten/kota.Dengan adanya data yang valid akan memudahkan dalam penyusunan kebijkan dan perumusan perencanaan dan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat akan tepat.Faktor yang mempengaruhi dari ketersediaan data dan pelaporan adalah data yang masih kurang dan kurang valid dan pelaporan yang tidak tepat waktu.Penyebabnya sumberdaya manusia yang menanganii hal tersebut masih kurang jumlahnya, data tidak rutin tercatat serta dana yang mendukung ketersediaan database masih belum ada.

Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan masih belum optimal, yang ditandai oleh : a) keterbatasan dalam memberikandukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media masih terbatas; d) masih seedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantauan dan evaluasi keamanan pangan menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: a) kurangnya pengetahuan dan kepeduian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; b) belum dipahami dan diterapkannya cara budidaya pertanian yang baik dan benar; c) belum optimalnya control penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pengawet; d) masih buruknya praktek-prakteksanitasi dan hygiene dalam produksi; e) masih rendhnya kesadaran para ritel untuk menjual produk yang aman dan bermutu; f) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; g) belum adanya laboratorium yang telah terakreditasi; h) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; i) standar keamanan pangan untuk sayur adan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke daerah; j)belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hokum di bidang pangan segar; k) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal dan l) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

  1.  

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu factor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain :

1) Komitmen anggota DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan khususnya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pada Rakor DKP dirasakan masih belum dijabarkan dalam bentuk program kerja.

  1.  

3) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program kabupaten/kota.

4) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.Yang dinilai suatu kebijakan/program kegiatan masih bersifat penilaian realisasi fisik dan keuangan, belum menyentuh analisis mendalam terkait hasil dan manfaat dari kebijakan program/kegiatan sehingga akan berdampak kepada penyusunandokumen perencanaan tahun berikutnya.

5) Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodic.

  1.  

7) Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

  1.  

 

  1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2012-2017

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan visi “ Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, didukung oleh Sumberdaya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah menuju Masyarakat Sejahtera”.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1.      Misi I : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan, bertujuan : mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.  Misi ini mempunyai sasaran : a) meningkatnya pendapatan masyarakat; b) Meningkatnya konsumsi masyarakat; c) Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan d) Menurunnya disparitas pembangunan antarwilayah dan masyarakat.

2. Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan : memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.  Misi ini mempunyai sasaran : a) meningkatkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pemabngunan dan b) terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

3.      Misi IV :  Mewujudkan Good Governance dalam rangka Mencapai Clean Governance.  Bertujuan menciptakan system birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.  Misi ini mempunyai sasaran : menguatnya tata kelola pemerintah daerah dan terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

 

Selanjutnya, Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah : “Terwujudnya Institusi Badan Ketahanan Pangan yang Handal dalam rangka Tercapainya Ketahanan Pangan yang Berbasis Sumberdaya Wilayah secara Efektif dan Berkelanjutan menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

Memperhatikan visi BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, maka misi BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah :

1.      Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan.

2.      Menumbuhkembangkan dan memantapkan kelembagaan ketahanan pangan;

3.      Mendorong peningkatan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan

4.      Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansti terkait dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

 

 

  1. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masingmasing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan perumusan kebijakan, bimbnga, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan.  Masing-masing lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembanguan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan daam sistem perencanaan pembangunan nasional.

 

Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

 

Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1.   Penyusunan program kegiatan bidang ketahanan pangan;

2.   Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

3.   Pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan;

4.   Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan;

5.   Pengkoordinasian mitra kerja di bidang ketahanan pangan;

6.   Pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan;

7.   Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

8.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

 

Faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1.   Masih ada kabupaten yang belum memiliki unit kelembagaan ketahanan pangan setingkat eselon II hingga dapat menghambat penyelenggaraan program;

2.   Kurang tersedianya sarana prasarana terutama kendaaraan operasional dan laboratorium;

3.   Belum semua potensi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dimanfaatkan dan dikembangkan.

 

Faktor-faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

a.   Sumberdaya manusia ada yang telah berpengalaman (sedikit);

b.   Mampu mengkoordinasikan SKPD lain dalam keterkaitannya dengan system ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;

c.   Adanya kelembagaan pengawasan fungsional yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagai kelembagaan penjamin mutu pangan segar asal tumbuhan;

d.   Tersedia alat untuk menganalisa ketersediaan dan pengelolaan ketersediaan pangan;

e.   Adanya dukungan dari Dewan Ketahanan Pangan dan dana pemerintah dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan.

 

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah : 1) Pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substansi impor; 4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 5) peningkatan pendapatan keluarga petani dan 6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 strategis utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi : 1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; 2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; 3) pengembangan dan perluasan logistic benih/bibit; 4) penguatan kelembagaan petani; 5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; 6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi dan 7) penguatan jarigan pasar produk pertanian.

Kondisi Nilai Tukar Petani secara nasional 2010-2014

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan H barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.  NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

 

Salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani melalui tingkat kerawanan pangan rumah tangga.  Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi : a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, berat; b) jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi.

Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsusi kaloari per kapita per hari dengan nilai AKG 2.000 kkal/hari.  Jika konsumsi per kapita adalah kurang dari atau sama dengan 70% dari AKG maka dikategorikan sangat rawan pangan.  Kemudian 70-90% dari AKG dikategorikan Rawan Pangan dan jika lebih besar dari 90% kategori tahan pangan.

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah dan bencana masih cukup tinggi terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar dan sebagainya.  Penduduk dan daerah yang rawan bencana tersebut perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu indikator ketahanan pangan tahun 2010 -2014 yang dicirikan dengan koefisien variasi (CV) tidak melebihi target CV masing-masing komoditas.  Selama 2010-2014 perkembangan harga pangan secara umum stabil dengan CV tidak melebihi target.  Pangan tersebut meliputi beras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah, gula, terigu, kedelai dan telur ayam.  Hal ini menunjukkan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumsi, meskipun harga tersebut stabil pada kisaran harga yang cukup tinggi.  Namun demikian untuk komoditi cabe merah dan bawang merah cenderung mengalami gejolak harga yang ditunjukkan dengan CV lebih besar dari 10%.  Gejolak ini diakibatkan oleh keterbatasan pasokan barang karena perubahan iklim.  Perubahan iklim ini mengakibatkan sejumlah sentra produksi mengalami kegagalan panen.

 

 

  1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tidak terlepas dari RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD, sedangkan dalam penyusunan RPJMD maka RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dokumen yan harus diacu dalam penyusunannya disamping dokumen lainnya.Di dalam Rancangan Akhir RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya substansinya adalah rencana struktur ruang.Struktur ruang wilayah merupakan kerangka dasar system prasarna dan sarana wilayah di dalam pengembangan wilayah.Pengembangan wilayah dapat berupa pemanfaatan potensi, juga dalam kerangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar potensi dan permasalahan/kendala serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah iarahkan untuk :

a. Memperkuat kualitas prasarna dan sarana wilayah, khususnya system transportasi dan pusat-pusat pelayanan, dalam rangka pembangunan yang berkesimbangan;

  1.  
  2.  

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang degan rencana pembangunan daerah.Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.Oleh karena itu dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Bdan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi mensinergikan kegiatan ketahanan pangan dengan konsep pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga ke depan diharapkan sinergitas tata ruang dengan kegiatan pembangunan akan semakin tercapai.

  1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi I bidang ketahanan pangan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepuauan Bangka Belitung, yaitu :

1) Masih rendahnya ketersediaan pangan dari produksi lokal;

2) Masih panjangnya rantai distribusi dari produsen ke konsumen

3) Belum optimalnya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan keamanan pangan segar;

4) Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

  1. Visi dan Misi
    1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah : “Terwujudnya Institusi Badan Ketahanan Pangan yang Handal dalam rangka Tercapainya Ketahanan Pangan yang Berbasis Sumberdaya Wilayah secara Efektif dan Berkelanjutan menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

 

  1. Misi

Memperhatikan visi BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, maka misi BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah :

  1.  
  2.  
  3.  

 

  1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
    1. Tujuan
  1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki;
  2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
  3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stablitas pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat;
  4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras per kapita;
  5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.
  6. Mewujudkan pengelolaan pemeritahan secara efektif dan efisien

 

  1. Sasaran
  1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kkal/kap/hari  dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gr/hari;
  2. Meningkatnya kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan sehingga jumlah penduduk rawan pangan menurun  minimal 1% per tahun;
  3. Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;
  4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 90;
  5. Meningkatnya konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energy minimal 2.000 kkal/hari dan protein 52 gr/hari;
  6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.
  7. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD

 

 

 

 

  1. Strategi dan Kebijakan
    1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melaksanakan strategi sebagai berikut :

  1. Memantapkan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat
  2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha.
  3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.
    1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembangunan ketahanan panga menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan perseorangan serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien .

Kebijakan-kebijakan yang dipedomani dalam melaksanakan strategi tersebut adalah :

  1. Pemantapan ketersediaan pangan, kewaspadaan pangan dan pengembangan cadangan pangan daerah (pemerintah dan masyrakat);
  2. Penurunan Desa Rawan Pangan;
  3. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, penanganan keamanan pangan dan pengawasan pangan beredar/bersertifikat;
  4. Pembangunan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, pemantapan stabilitas harga pangan strategis, peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat dan pemantauan distribusi, harga dan akses pangan
  5. Pemantapan dukungan administrasi dan manajemen pemerintah.

 

BAB V

                    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program tersebut disusun mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara lebih detil disampaikan terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, merupakan operasionalisasi visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017, visi di jabarkan dalam 10 misi dan pencapaiannya ditempuh melalui 10 strategi pembangunan daerah.

Capaian sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki

  1. Meningkatnya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gr/hari
  1. Persentase ketersediaan energy 2.200 kkal/kap (%)

100

100

100

100

100

  1. Persentase energy protein penduduk 57 gram/ka (%)

100

100

100

100

100

2.

Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan

  1. Meningkatnya kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
  1. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)

200

200

200

200

200

  1. Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi (kab/kota)

2

4

7

7

7

  1. Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)

3

3

4

3

3

  1. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (lumbung)

6

10

14

18

22

3.

Mengembangkan system distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat

  1. Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat
  1. Persentase daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (%)

100

100

100

100

100

4.

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras per kapita

  1. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat
  1. Jumlah konsumsi beras (kg/kap/th)

101,5

90,8

89,5

88,2

86,9

 

 

  1. Meningkatnya konsumsi pangan per kapita minimal 2.000 kkal/hari dan protein 52 gr/hari
  1. Skor PPH

87,7

88,2

90,3

93,5

95

5.

Mengembangkan system pengawasan keamanan pangan segar

  1. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen  dan kepedulian konsumen
  1. Persentase pangan segar yang aman  (%)

80

80

80

80

80

  1. Jumlah sertifikasi pangan segar hasil pertanian

3

3

3

3

3

6.

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien

  1. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD
  1. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KETAHANAN PANGAN  PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya institusi ketahanan pangan yang handal dalam rangka tercapainya ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejatera

  1. Peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
  1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan melalui sumberdaya yang dimiliki

 

  1. Meningkatnya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gr/hari
  1. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
  1. Meningkatnya kesiapan dalam menganitisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
  1. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat
  1. Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat
  1. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras per kapita
  1. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein  hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat

5. Meningkatnya konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupanenergi minimal 2.000 kilokalori/hari dan potein sebesar 52 gr/hari

  1. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen

 

  1. Pengembangan sistem pengelolaan ketahanan pangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance)
  1. Mewujudkan pengelolaan pemerintah secara efektif dan efisien
  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

 

No.

Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Persentase ketersediaan energy 2.200 kkal/kap (%)

101

102

103

104

105

105

 

2.

Persentase energy protein penduduk 57 gram/ka (%)

162,8

100

100

100

100

100

 

3.

Ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)

0

200

200

200

200

200

 

4.

Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi (kab/kota)

 

2

4

7

7

7

 

5.

Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)

 

3

3

4

3

3

 

6.

Persentase daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (%)

 

100

100

100

100

100

 

7.

% konsumsi beras

94

101,6

90,9

90,8

89,5

88,2

 

8.

Skor PPH

86,2

87,7

88,2

90,3

93,5

95

 

9.

Persentase pengawasan keamanan pangan segar (%)

 

80

80

80

80

80

 

10.

Jumlah sertifikasi pangan segar hasil pertanian (sertifikat)

6

3

3

3

3

3

 

11.

Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD

100

100

100

100

100

100

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,,
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
 Target  Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun -1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja

Periode RENSTRA

Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
16
17
18

 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki
1. Meningkatnya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kkal/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gr/hari
1. Persentase ketersediaan energi 2.200 kkal/kap dan energi protein penduduk 57 gr/hr
80
85
90
95
100
 
 
 
 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnyaketahanan pangan masyarakat, ketersediaan energi dan energi protein yang cukup (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan
Data analisis ketersediaan pangan (laporan)
1 laporan
1
74
1
100
1
125
1
130
1
135
                 5
564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Peningkatan Ketersediaan Protein Hewani
Ketersediaan sumber protein hewani (ekor)
 
                 -
                   -
               -
                    -
            300
                 190
           400
                250
             400
            300
         1,100
740

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras)
Pembinaan, pengawalan dan koordinasi dengan bbrp instansi terkait
 
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
                1
                200
                 1
            220
                 2
420

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Membangun kesiapan dalam mengantiipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
2. Meningkatnya kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
2.Ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)
200
200
200
200
200
 
 
 
 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analisis Kerawanan Pangan
Peta FSVA
25 peta
                 -
                   -
           30
               200
                  -
                 350
             30
                350
               30
            350
               90
1250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pengembangan cadangan pangan
Fasilitasi CPP (ton)
0 ton
            200
          2,100
         200
           2,100
            200
              2,100
           200
            2,100
             200
         2,100
         1,000
10500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Jumlah lumbung pangan (unit)
14 lumbung
                6
                96
           10
               180
              14
                 250
             18
                330
               22
            400
               70
1256

3. Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi (kab/kota)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah daerah Rawan Pangan yang ditangani (kab/kota)
1 kab
                2
                50
              4
               100
                 7
                 350
                7
                350
                 7
            350
               27
1200

4. Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Peningkatan jumlah desa mandiri pangan (desa)
60 desa
                3
              100
              3
               400
                 3
                 500
                3
                600
                 3
            700
               15
2300

3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk  menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat
3. Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi masyarakat
5. Persentase daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (%)
100
100
100
100
100
 
 
 
 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pemantauan dan analisis harga sentra pangan
Data dan informasi harga sentra pangan
0 laporan
                 -
                   -
               -
                    -
                 1
                    75
                1
                  75
                 1
            120
                 3
270

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
Data pasokan dan pemasaran pangan
0 laporan
                 -
                   -
              1
               100
                 1
                 150
                1
                231
                 1
            250
                 4
731

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
Peta akses pangan perkotaan dan pedesaan
1 peta
                1
                84
              1
               150
                  -
                       -
                 -
                     -
                 1
            275
                 3
509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan
frekuensi informasi harga pangan strategis (minggu)
24 minggu
              24
                80
           36
               100
              48
                 125
             48
                225
               48
            250
            204
780

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penguatan SDM
0 orang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pengembangan model Distribusi Pangan yang efisien
Model distribusi pangan yangefisien (lap)
0 laporan
                 -
                   -
              1
               140
                 1
                 145
                1
                150
                 1
            155
                 4
590

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Koordinasi Kebijakan Perberasan
Pertemuan koordinasi perberasan
0 kali
                 -
                   -
              1
                 70
                  -
                       -
                 -
                     -
                 1
               85
                 2
155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Penyelenggaraan Akses Pangan Daerah Pesisir
Peta askes pangan daerah pesisir
0 peta
                1
                50
              1
                 60
                 1
                    70
                1
                  80
                 1
               90
                 5
350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Daerah Terpencil
Jumlah  pulau yang terdata dan informasi akses harga pangan daerah terpencil (pulau)
0 pulau
                 -
                   -
               -
                    -
                 4
                 173
                6
                250
                 6
            300
               16
723

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Apresiasi Distribusi Harga dan Cadangan Pangan
Penguatan SDM (orang)
0 orang
              18
              150
           18
               180
              18
                 180
             18
                180
               18
            180
               90
870

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Pemantauan Pasokan Pangan
Data pasokan pangan dari pintu masuk pelabuhan (pelabuhan)
5 pelabuhan
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
                5
                220
                 5
            220
               10
440

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
 Target  Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun -1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
 
Kondisi Kinerja

 
Periode RENSTRA

Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
 
Target

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
16
 
17

 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras per kapita
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaika konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati sehingga tercapai peningkatan  kualitas konsumsi masyarakat
6. Persentase konsumsi  beras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Persentase konsumsi beras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Optimalisasi kel wanita tanidalam pemanfaatan pekarangan
90 kelompok
130
600
140
800
150
1000
150
1200
150
1400
            720
5000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Pengembangan Pangan Lokal
Optimalisasi kel wanita tanidalam pemanfaatan pekarangan
0 kelompok
0
0
15
400
20
400
25
500
30
600
               90
1900

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam,  Bergizi, Seimbang dan Aman
Even lomba B2SA berbasis pangan lokal (kali)
0 kali
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
                 5
750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Pengkajian Makanan Tradisional
Jumlah makanan tradisional yang dikaji
1 komoditi
1
150
0
0
2
250
3
200
3
900
                 9
1500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Promosi Pangan Lokal
Even promosi P2KP
1 kali
0
0
0
0
2
550
2
550
2
550
                 6
1650

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan
Data potensi pangan lokal (laporan)
1 laporan
0
400
0
0
0
0
0
0
1
275
                 1
675

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Meningkatnya konsumsi pangan per kapita minimal 2.000 kkal/hari dan protein 52 gr/hr
7. Skor PPH
86,2
87,7
88,2
90,3
95
 
 
 
 
25. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Skor PPH
86,2
87,7
              150
 88,2
               250
 90,3
                 250
 93,5
                300
               95
            300
               95
1250

5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen
8. Persentase pangan segar yang aman (%)
80
80
80
80
80
 
 
 
 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Persentase pembinaan dan pengawasan pangan segar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan
even sosialisasi penanganan keamanan pangan
0 even
                1
              100
              1
               150
                 1
                 200
                1
                250
                 1
            250
                 5
950

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
jumlah pengujian sampel pangan segar pertanian
25 sampel
              40
              250
           45
               300
              50
                 300
             55
                350
               63
            400
            253
1600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tersedianya rapid test pestisida
0 paket
              72
 
              3
 
              13
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Jumlah sertifikasi pangan segar hasil pertanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Operasioanal Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
Jumlah sertifikasi pangan segar asal tumbuhan
6 sertifikasi
                2
              200
              2
               250
                 3
                 300
                3
                300
                 5
            350
               15
1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Operasional Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah Rakor
1 kali
                1
              100
              1
               125
                 1
                 125
                1
                130
                 1
            130
                 5
610

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
kelompok masyarakat yang berjasa dalam bidang ketahanan pangan (kelompok)
0 kelompok
                2
              130
              3
               135
                 3
                 140
                3
                145
                 3
            150
               14
700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan
even (kali)
1 kali
                1
                50
              1
                 55
                 1
                 150
                1
                165
                 1
            170
                 5
590

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Penyusunan database ketahanan pangan
data ketahanan pangan (laporan)
0 laporan
0
0
1
150
1
150
1
150
1
150
                 4
600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
kinerja badan (lapoaran)
1 laporan
                 -
                   -
               -
                    -
                 1
                 100
                1
                120
                 1
            130
                 3
350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
 Target  Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun -1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja

Periode RENSTRA

Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
16
17
18

 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien
7. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD
Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD
100
100
100
100
100
 
 
 
 
Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran
Pelaksanaan administrasi yang baik dan tepat waktu
100%
           100
             648
        100
              830
           100
                955
          100
           1,568
            100
        1,702
           100
                5,703

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Penyediaaan surat menyurat
pengiriman paket dan surat menyurat
12 bulan
              12
                15
           12
                 20
              12
                    30
             12
                  35
               12
               40
               60
                     140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan
              12
                39
           12
                 45
              12
                    55
             12
                  65
               12
               70
               60
                     274

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
honorarium pengeola keuangan
12 bulan
              12
                35
           12
                 45
              12
                    50
             12
                  55
               12
               60
               60
                     245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tersedia jasa kebersihan kantor
12 bulan
              12
                24
           12
                 95
              12
                 110
             12
                115
               12
            120
               60
                     464

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
tersedia jasa perbaikan kerja
12 bulan
              12
                24
           12
                 40
              12
                    40
             12
                  50
               12
               60
               60
                     214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
alat tulis kantor
12 bulan
              12
                36
           12
                 40
              12
                    45
             12
                  50
               12
               55
               60
                     226

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
              12
                30
           12
                 35
              12
                    40
             12
                  45
               12
               50
               60
                     200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
lampu, kabel, instalasi listrik
12 bulan
              12
                  7
           12
                 10
              12
                    25
             12
                  35
               12
               45
               60
                     122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
koran, majalah dan buku peraturan
12 bulan
              12
                10
           12
                 15
              12
                    20
             12
                  30
               12
               35
               60
                     110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Penyediaan Makan dan Minum
makanan dan minuman
12 bulan
              12
                28
           12
                 35
              12
                    40
             12
                  45
               12
               50
               60
                     198

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
rakor luar daerah
12 bulan
              12
              400
           12
               450
              12
                 500
             12
                550
               12
            600
               60
                 2,500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
honorarium cleaning service dan penjaga malam
12 bulan
              12
                   -
           12
                    -
              12
                       -
             12
                193
               12
            207
               60
                     400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Kedaulatan Pangan
koordinasi kedaulatan pangan yang intens (kali)
0 kali
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
             12
                150
               12
            150
               24
                     300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
koordinasi yang baik dalam daerah (kali)
0 kali
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
             12
                150
               12
            160
               24
                     310

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kinerja Aparatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobl Jabatan
mobil jabatan
1 unit
                1
                63
              1
                 70
                 1
                    75
                1
                  80
                 1
               85
                 5
                     373

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
kendaraan operasional
12 bulan
                1
                90
              1
               125
                 1
                 150
                1
                175
                 1
            175
                 5
                     715

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pemeliharaan Gedung Kantor
gedung kantor
12 bulan
                1
                40
              1
                 50
                 1
                    75
                1
                  85
                 1
            100
                 5
                     350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pengadaan Gedung Kantor
kantor badan
0 badan
                1
              500
              1
           6,000
                 1
              2,000
                1
            2,000
                  -
                  -
                 4
               10,500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanannya
jumlah pakaian dinas PNSD
35 PNS
              40
                19
           45
                 25
              50
                    30
             55
                  25
               60
               40
            250
                     139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pengadaan Meubelair/Komputer
jumlah meubeleir/komputer
1 badan
                1
              250
               -
                    -
                 1
                 350
                1
                375
                 1
            400
                 4
                 1,375

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pengadaan Mobil
jumlah mobil
4 mobil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 1
                     450

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
dokumen penganggaran responsif gender
0 dokumen
                 -
                   -
               -
                    -
                 1
                    20
                1
                  20
                 1
               20
                 3
                       60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
PeningkatanKapasitas Aparatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Optimalisasi Kebijakan Standar Komptensi Manajerial/Pegawai
dokumen standar kompetensi pegawai
0 dokumen'
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
                1
                  20
                 1
               20
                 2
                       40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
 Target  Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun -1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja

Periode RENSTRA

Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
16
17
18

 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Peningkatan Kapasitas Aparatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lapoaran Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
0 laporan
                 -
                   -
               -
                    -
                  -
                       -
                1
                100
                 1
            120
                 2
                     220