REVITALISASI LUMBUNG PANGAN

REVITALISASI LUMBUNG PANGAN

Jika lumbung pangan identik dengan daerah sentra produksi pangan, tidak demikian dengan kondisi Bangka Belitung. Jangankan berpredikat sentra produksi, kemampuan produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya yang mencapai 1,2 juta jiwa nyatanya tidak mampu. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sangat tinggi. Dengan menggunakan data angka ramalan (ARAM) III tahun 2010, kemampuan produksi lokal kita hanya 14,22% (25.534 ton GKG). Selebihnya (85,88%) didatangkan dari luar.

Jika lumbung pangan yang kemestiannya diperuntukkan untuk menampung gabah pada musim panen untuk kepentingan ketersediaan pangan musim paceklik, tidak halnya dengan keadaan Bangka Belitung. Rata-rata produksi padi kita hanya terbatas untuk konsumsi rumah tangga petani dalam kurun waktu yang singkat. Hanya sedikit yang mampu menjualnya atau menyimpannya. Hasil panen itupun tersimpan di rumah masing-masing, tidak di lumbung pangan.

Jika demikian adanya, apa relevansinya keberadaan lumbung pangan dalam konteks daerah kita yang bukan sentra produksi pangan dengan kapasitas produksi tingkat rumah tangga petani yang sangat terbatas? Pertanyaan ini sering mengemuka, terlebih ketika penulis berinteraksi dengan kelompok tani di beberapa desa dan bahkan tidak sedikit kawan-kawan di birokrasi memiliki persepsi tersebut.

Upaya revitalisasi lumbung pangan seolah-olah menjadi kehilangan akar realitasnya. Ditambah lagi dengan perspektif peran tradisonal lumbung pangan yang sudah membentuk pola pikir masyarakat kita. Namun demikian, paradigma klasik ini tentu tidak bisa ditinggalkan. Setidaknya eksistensi lumbung menjadi bagian integral dalam kultur agraris yang membentuk semangat komunitas tani untuk tetap bertahan ditengah trasformasi sosial ekonomi yang begitu cepat dan berdampak langsung dalam pilihan hidup dan taruhan masa depannya.

Dalam konteks kekinian, sikap pesimistik terhadap masa depan lumbung pangan menjadi bahan kajian bagi pemerintah. Dalam perkembangannya eksistensi lumbung dinilai masih relevan, terlebih untuk wilayah yang berpotensi atau rentan terjadinya rawan pangan.  Artinya lumbung pangan hadir tidak ansih untuk wilayah yang dikategorikan “lumbung beras” atau wilayah surplus. Pun untuk daerah yang memilki luas areal tanam dengan kepemilikan lahan dalam jumlah yang hektaran untuk tiap rumah tangga petani. Mengawinkan kondisi rentan terjadinya rawan pangan dengan keberadaan lumbung pangan tentu sangat mudah dipahami. Lumbung diproyeksikan sebagai instrumen (baik fisik, kelembagaan maupun entitas sosial)  untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan pangan baik bersifat sementara maupun kronis, darurat ataupun insidentil, yang secara sporadis mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Kita menyadari bahwa daerah kita tergolong wilayah yang rentan untuk terjadinya rawan pangan. Dalam dimensi ketersediaan, kita masih bergantung dari pasokan pangan luar daerah. Untuk dimensi akses dan distrubusi pangan, sebagian besar wilayah kita memiliki akses pangan yang rendah.  Selanjutnya dalam dimensi pemanfaatan  pangan, ketergantungan konsumsi terhadap pangan beras masih besar dan skor pencapaian pola pangan harapan (PPH) kita dibawah PPH ideal nasional.

Dalam kondisi demikian, lumbung pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penguatan cadangan pangan masyarakat khususnya wilayah yang beresiko terjadinya rawan pangan seperti Bangka Belitung. Cadangan pangan melalui lumbung pangan merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat, mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam suatu wilayah terutama pada saat terjadi bencana, paceklik maupun untuk menjaga stabilitas harga.

Untuk itu peran pemerintah menjadi vital dalam pengadaan bahan pangan untuk menghidupkan kembali lumbung pangan masyarakat. Stimulasi melalui program pemberdayaan lumbung pangan dimungkinkan dengan membangun kelembagaan lumbung masyarakat dan penyediaan sarana fisik lumbung. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah mendorong revitalisasi lumbung pangan masyarakat melalui bantuan pembangunan fisik lumbung yang tersebar di beberapa tempat dengan prioritas lingkup wilayah yang sangat rentan terjadinya rawan pangan. Langkah ini dipandang sangat tepat selain untuk membangun kembali fungsi tradisional lumbung pangan juga menempatkan lumbung sebagai kelembagaan yang memiliki fungsi ekonomi. Lumbung dijadikan basis logistik masyarakat desa, sebagai sarana transaksi bahan pangan, dan meningkatkan  kapasitas permodalan usaha kelompok.

Akan tetapi kedepannya lumbung diarahkan lebih mandiri dengan sirkulasi bahan pangan yang tidak lagi tergantung dari pemerintah. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengadaan bahan pangan baik yang didapat dari produksi sendiri maupun yang bersumber dari pembelian menjadi suatu keharusan. Tentunya dengan dukungan pengelolaan yang modern, adanya kolektivitas yang kuat,  dukungan tenaga yang terampil serta tersedianya jaringan usaha yang memadai. Jika tidak, lumbung pangan masyarakat ini secara perlahan mengalami proses degradasi peran dan tidak mungkin tinggal menunggu  lonceng “kiamat”.

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
REVITALISASI LUMBUNG PANGAN

Artikel

22/05/2018 | Novita Frahesti Ade Wijaya (Perencana Pertama)
02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | kassubag keuangan
159 kali dilihat
02/01/2018 | BIDANG KONSUMSI
76 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
70 kali dilihat
23/11/2017 | bkp.pertanian.go.id
40 kali dilihat