SKENARIO KELEMBAGAAN PANGAN

Salah satu tantangan penyelenggaraan urusan pangan saat ini yakni merumuskan formula kelembagaan pangan yang mampu membumikan nilai-nilai filosofis dan normatif UU Pangan yang baru pada tataran praktis. Masyarakatpun sekarang menanti bagaimana institusi yang akan dibentuk pemerintah tersebut mampu memberikan jaminan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana amanat regulasi pangan yang baru. Dalam batang tubuh UU Pangan No. 18 Tahun 2012, khusunya pasal 126, 127 dan 128 secara jelas bahwa kelembagaan pangan yang akan dibentuk nantinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Belajar dari kelembagaan pangan yang ada sebelumnya, menurut saya ada beberapa catatan evaluatif kinerja dan domain kewenangannya yang perlu dikritisi yakni pertama, pendelegasian kekuasaan negara melalui kelembagaan pangan belum sepenuhnya menempatkan institusi tersebut sebagai pemegang otoritas kekuasaan dalam konsolidasi kekuatan pangan nasional. Kedua, masih belum sinerginya kelembagaan-kelembagaan pangan yang ada khususnya dalam pencapaian visi kedaulatan pangan. Ketiga, dukungan politik pemerintah daerah yang belum sesungguhnya menempatkan pangan sebagai urusan wajib terlebih dalam era otonomi daerah.  

Ketiga dasar argumentatif tersebut menjadikan tiga kelembagaan pangan yang ada yakni Badan Ketahanan Pangan (BKP), Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Badan Urusan Logistik (BULOG) seperti “macan ompong”. Eksistensi Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang masih dibawah subordinasi Kementerian Pertanian memungkinkan kewenangannya “teramputasi” dalam kendali dan kekuasaan pengelolaan pangan. Pada kenyataannya institusi tersebut sekedar berfungsi koordinatif, tanpa kekuatan untuk menekan dan mengorganisasikan potensi dan masalah pangan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dibentuk dibawah kendali Presiden faktanya juga hanyalah sekedar kelembagaan koordinatif tanpa juntrungan yang jelas dalam akselerasi pencapaian roadmap ketahanan pangan nasional. Disisi lain, BULOG sebagai badan usaha pemerintah terbatas dalam pengelolaan cadangan pangan nasional (buffer stock) dan sirkulasi bahan pangan pokok dengan orientasi profit.

Pada sisi lain, kelembagaan pangan juga belum mendapatkan dukungan politik yang luas di tingkat daerah. Kelembagaan pangan yang ada sekarang bisa dikatakan sebagai institusi pelengkap yang miskin kewenangan. Dalam konteks Bangka Belitung misalnya hanya ada 1 Kabupaten yang memiliki kelembagaan khusus menangani ketahanan pangan setingkat Dinas/Badan (eselon II). Kemudian kelembagaan khusus urusan pangan yang berstatus eselon III juga hanya di 1 Kabupaten/Kota. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya masih “marger” dengan kelembagaan lainnya termasuk diantarnya sebagai unit kerja terkecil yang dilekatkan dalam kelembagaan yang tidak bersentuhan langsung dengan urusan pangan (eselon IV).

Dilema statuta, fungsi dan kewenangan dari kelembagaan pangan yang sekarang ada memungkinkan untuk dirumuskannya kelembagaan pangan yang baru sesuai dengan amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Skenario kelembagaan pangan kedepan semakin kuat dan akuntabel terkait dengan 2  hal prinsip yang menjadi syarat dalam pembentukan kelembagaan tersebut yakni pertama, bahwa kedudukan lembaga baru ini berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kedua, lembaga pemerintah yang baru tersebut juga diberikan hak untuk dapat mengusulkan kepada Presiden dalam memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut saya setidaknya ada 3 skenario kelembagaan yang memungkinkan dibentuk dengan kondisi syarat dasar yang sudah ditentukan. Skenario pertama adalah meleburkan ketiga kelembagaan pangan yang sudah ada yakni BKP, DKP dan BULOG dalam satu atap “kelembagaan otoritas pangan” yang memiliki kewenangan utama dalam pengendalian produksi dan ketersediaan pangan, pengaturan distribusi dan kewenangan dalam menentukan harga pangan (khususnya pangan pokok), pengendalian konsumsi dan proteksi keamanan pangan, termasuk dalam perdagangan pangan (impor dan ekspor pangan) serta penindakan pelanggaran pidana dalam urusan pangan.

Skenario kedua adalah membentuk kelembagaan pangan setingkat “Kementerian Koordinator atau  Menko Urusan Pangan”.  Kelembagaan ini membawahi dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan urusan pangan dari hulu samapi hilir. Termasuk kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang dibawah kendali dan koordinasinya antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kehutanan,  BULOG, dan lembaga pemerintah terkait.

Skenario ketiga adalah menghidupkan kembali Kementerian Negara Urusan Pangan atau memodifikasinnya dalam bentuk lembaga pangan setingkat menteri yang diikuti dengan pemberian kewenangan khusus untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan urusan pangan dari hal yang bersifat teknis produksi sampai dengan kebijakan perdagangan pangan dalam artian luas.  Dalam konteks ini BKP dan DKP dapat dibubarkan, sementara BULOG tetap menjadi badan usaha yang ditugaskan khusus dalam pengelolaan bahan pangan pokok.   

Ketiga skenario tersebut menurut saya memungkinkan untuk diterapkan serta memiliki peluang besar diadopsi dalam formula kelembagaan pangan yang baru. Akan tetapi semuanya sangat tergantung dari kajian yang komprehensif dari tim yang ditugaskan presiden dalam merumuskan Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan ini. Perpres inilah yang menentukan nasib kelembagaan pangan kedepan. Untuk memperkuat rekonstruksi institusi ini, keterlibatan ahli pangan termasuk praktisi pangan yang memiliki kompetensi untuk membongkar lebih detail bentuk kelembagaan pangan yang ideal tentunya sangat diharapkan. Termasuk juga adanya ruang diskursus untuk publik dalam mengkrtisi rancangan Perpres ini sebelum disahkan.

Pada akhirnya harapan kelembagaan pangan yang dibentuk hakikatnya dapat diletakkan pada posisi teratas yang memiliki kewenangan spesial dan mampu mengendalikan kelembagaan teknis dan non teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pangan. Tanpa memposisikan secara vital kelembagaan pangan baru ini,  visi kedaulatan dan kemandirian pangan hanyalah tinggal mimpi yang tak kunjung nyata ditengah tuntutan publik akan pemenuhan hak dasar tersebut. 

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
SKENARIO KELEMBAGAAN PANGAN

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat