SRG DAN POLITIK HARGA LADA

Komoditas unggulan daerah ini kembali diuji. Harga lada yang menurun drastis akhir-akhir ini mengakibatkan pelaku sektor ini begitu terpukul.  Produksi lada yang massif dari Negara Vietnam dan kondisi pasar global yang tidak menentu dijadikan alasan kontekstual. Ilmiahnya, tataniaga komoditas lada merupakan salah satu komoditas yang mengikuti trading global yang tentunya memiliki konsekuensi fluktuasi harga. Koreksi harga dalam dimensi waktu yang cepat merupakan salah satu karaktersitik  struktur pasar global dengan pola supllay and demand dalam era liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dunia.

Biang masalah juga dialamatkan kepada pemerintah. Sorotan terkait lemahnya sensitivitas pemerintah dalam memberikan proteksi harga terkadang rasional dan tidak sedikit beropini emosional. Rasionalnya karena pemerintah dipandang memiliki kewenangan regulatif untuk mengambil langkah protektif terhadap “mengamuknya” harga komoditas tersebut. Emosionalnya adalah ketika pemerintah dijadikan obyek penderita yang menjadi biang kerok segala urusan yang berkaitan dengan meruginya petani dalam usaha taninya , tidak terkecuali harga yang secapat kilat anjlok sampai titik nadir.

Jika pemerintah menjadi bulanan-bulanan opini terkait dengan politik harga, tentu itu konsekuensi dari alat negara yang misi utamanya mewujudkan kesejahteraan umum. Akan tetapi jika dasar argumentasinya semata-mata atas dasar politik, kebencian dan terkesan dibuat-buat sangatlah tidak proporsional. Cara meneropong masalah ini saya anggap masih dengan satu mata atau sebelah mata, kehilangan daya obyektivitasnya dan relatif tidak mendidik.

Politik harga untuk komoditas pangan dan non pangan memiliki perlakuan kebijakan yang berbeda. Jika harga beras atau pangan setara beras, termasuk kelompok pangan lainnya terdapat instrumen yang namanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) tentunya tidak berlaku untuk komoditas perkebunan seperti lada, karet dan sawit. HPP diperuntukan untuk komoditas strategis yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat khususnya komoditas beras. Instrumen menjinakkan harga ini sejatinya hadir untuk menciptakan stablisasi harga yang dapat melindungi baik produsen (petani) maupun konsumen. Kendatipun banyak kalangan mempertanyakannya dengan ragam perspektif atas pemberlakuan HPP terkait relevansinya dengan tingkat pendapatan petani produsen. Namun demikian politik harga yang proktektif ini setidaknya menjadi sarana intervensi pemerintah untuk mengamankan kebutuhan pokok rakyatnya.

Dalam konteks komoditas non pangan (perkebunan) seperti lada, karet dan sawit, tidak ditemukan istilah HPP atau kebijakan yang berkaitan dengan proteksi harga secara langsung. Istilah stabilisasi harga untuk komoditas ini tidak ditemukan dalam referensi politik pemerintah dalam bidang pertanian khususnya sub sektor perkebunan ini. Yang ditemukan antara lain regulasi berkaitan dengan pedoman dalam penentuan harga yang wajar untuk petani produsen khususnya pada komoditas sawit. Instrumen berkaitan dengan penentuan harga pada komoditas tersebut melalui Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun. Permentan ini sifatnya pedoman yang memuat rumusan perhitungan dalam penentuan harga yang wajar bagi petani produsen, tidak dalam kapasitas secara langsung melakukan intervensi pengendalian dengan sumber daya keuangan yang memadai ketika ada persoalan dalam gejolak harga pasar komoditas sawit sebagaimana berlakunya HPP pada komoditas pangan beras.

Persoalan jatuhnya harga komoditas unggulan daerah tersebut selain karena faktor eksternal (perkembangan ekonomi makro global) juga yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan manajemen usaha tani yang belum mencerminkan karakteristik modernisasi pengelolaannya. Harga komoditas yang fluktuatif tersebut antara lain kontribusi dari faktor keadaan cuaca yang mempengaruhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi, gangguang hama dan penyakit, gestation periode (masa panen yang lama) serta sifat hasil pertanian yang mudah rusak (perishable). Faktor teknis usaha tani ini tersebut secara langsung mempengaruhi nilai jual komoditas yang diperdagangan secara bebas.

 

Ikhtiar Sistem Resi Gudang (SRG)

Pandangan Majelis Wilayah KAHMI Bangka Belitung terkait pemberlakuan SRG lada (press release, 1/10/2017) patut dipertimbangkan. Dalam releasenya, Pemberlakuan SRG yang berbasis syariah kendatipun secara regulasi memungkinkan untuk dilaksankan, akan tetapi perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sampai saat ini belum disampaikan kepada publik kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan Gubernur yang terkait dengan SRG (UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 9 tahun 2006 tentang SRG). Selain itu perlu dimatangkan kesiapan teknis terkait dengan fasilitas gudang sebagai tempat penyimpanan hasil lada yang masih terbatas dan belum memadai juga fasilitas tersebut harus menjangkau seluruh wilayah khususnya sentra perkebunan lada. Selain itu kesiapan pengelola SRG baik manajemen maupun operator teknis pergudangan, operasional pengelolaan SRG memerlukan alokasi biaya besar yang harus disiapkan, serta operational cost yang dikeluarkan oleh petani produsen mulai dari mobilisasi barang, pengenaan biaya simpan gudang, termasuk production cost yang besar yang akan dikeluarkan dalam budidaya lada karena harus memenuhi standar mutu SRG.

Produk hukum dalam bentuk Perda atau Pergub tersebut mestinya harus dikedepankan sebagai payung operasionalisasi kebijakan tersebut karena sangat berhubungan dengan banyak pihak disertai dengan urusan multi teknis yang harus diperhatikan. Terlebih Wakil Gubernur Bangka Belitung menyatakan untuk mensegerakan lounching SRG ini pada 21 November 2017, beberapa hari yang akan datang (Bangka post, 2/11/2017). Jika demikian adanya, mungkinkah pekerjaan besar ini terealisasi dengan kondisi ketidaksiapan aturan dan teknis lainnya?

Paradigma “tunda jual” yang menjadi substansi SRG dengan harapan dapat mendongkrak harga lada tidak serta marta dipahami menguntungkan secara ekonomis. Apalagi surat berharga tersebut juga tidak linear dengan jaminan harga (proteksi harga). “Tunda jual” ini  masih dengan standar harga pasar (per kg) atas transaksi  barang yang pada waktu  dilepas oleh pihak petani produsen kepada lembaga pelaksana penjaminan resi gudang. Dengan kata lain dalam  kondisi harga yang tidak menentu, petani produsen belum tentu mendapatkan hasil terbaik dari penjulan tersebut. Belum lagi kepentingan “cash crop” petani yang membutuhkan segera uang tunai dengan harga jual yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlanjutan usaha taninya, serta peningkatan kesejahteraan.  Terlebih lagi  belum memperhitungkan operational cost yang dikeluarkan oleh petani produsen antara lain mobilisasi barang ke gudang dan pengenaan biaya simpan gudang. Belum dari sisi pemerintah yang harus menggelontorkan dana untuk menyiapkan fasilitas pergudangan di beberapa wilayah sentra produksi berikut stimulus biaya operasional pendukungnya.

Resi gudang ini sederhananya memindahkan barang dari gudang milik pribadi petani ke gudang milik lembaga penjamin yang disertai dengan sejumlah dokumen transaksi. Umumnya petani masih dengan pola tradisional memanfaatkan gudang yang tersedia dirumah untuk menampung hasil lada. Hal ini juga memastikan bahwa “Tunda jual” ini sesungguhnyan sudah dari dulu diterapkan oleh petani lada kendatipun dengan pola tradisional. Harga yang terbaik dipasar baru petani ramai-ramai melepas produknya. Dalam kondisi harga yang anjlok, petani hanya melepas lada sesuai dengan kebutuhan mendesak saja. Tidak heran jika sekarang petani produsen menyimpan lada di gudang rumah demi menunggu trend harga yang positif di pasar lokal.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, tentunya butuh kajian yang komprehensif untuk memastikan efektifitas SRG dalam mendongkrak harga lada. Harus disadari bahwa jika SRG ini tidak dikelola secara maksimal, sistem ini berpotensi  ter”amputasi” dan  tidak berdaya ketika berhadapan dengan mekanisme pasar termasuk akan dipertanyakan jika keuntungan ekonomis atau nilai tambah yang akan diberikan kepada petani produsen tidak terwujud.  Akan tetapi setidaknya ikhtiar Gubernur ini harus diapresiasi positif sebagai langkah maju untuk mencoba ambil bagian, merebut dan menguasai pasar global dengan menjadikan Bangka Belitung sebagai poros penentu harga lada dunia.  Tentu saja sangat berat ikhtiar ini, butuh dukungan kolektif semua stakeholder termasuk petani produsen, selain memperkuat kelembagaan pemasaran dan jaringan pasar dunia yang sekarang kian kompetitif.

Terlepas dari SRG ini, menurut saya yang paling mendesak dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan upaya percepatan peningkatan investasi pedesaan dengan merintis industri hilir yang berbasis komoditas unggulan tersebut. Agroindustri lada penting untuk memastikan pasar komoditas tersebut terserap baik secara kuantitas maupun kontinuitas produksi dengan harga yang secara ekonomis menguntungkan petani produsen.  Selain itu penting diberikan insentif berproduksi bagi petani melalui kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi dan akses permodalan. Adopsi teknologi juga menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas komoditas perkebunan tersebut.  

(Pernah di muat di HU Bangka Post)

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Tags: 
SRG DAN POLITIK HARGA LADA

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat