Tugas Pokok & Fungsi

  1. Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
  2. Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  • penyelenggaran kebijakan teknis di bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  • penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
  • penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan; dan
  • penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
    1. Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 322

  1. Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri atas:
  • Kepala Dinas.
  • Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Keuangan.
  • Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  2. Seksi Sumber Daya Pangan.
  • Bidang Distribusi Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  2. Seksi Cadangan Pangan.
  • Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII  Peraturan Gubernur ini.

1. Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Kepala Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
  • penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
  • penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
  • evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
  • penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  • penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  • penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  • penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. tugas Kepala Dinas Pangan meliputi:
  • menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pangan;
  • menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
  • menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan meliputi bidang ketersediaan pangan, bidang distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan,  dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
  • menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan;
  • menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan;
  • menyelenggarakan bidang ketersediaan pangan, bidang distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, serta UPTD;
  • menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pangan;
  • menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pertanian;
  • menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pangan;
  • menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pangan;
  • menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pangan;
  • menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pangan;
  • menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan;
  • melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  • menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat Dinas

  1. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,  mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pangan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pangan mengoordinasikan bidang-bidang.
  2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  • penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  • penyelenggaraan dan  pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  • penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan;
  • penyelenggaraan pembinaan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  • penyelenggaraan  fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Sekretariat meliputi:
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Pangan;
  • memverfikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pangan;
  • menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  • menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pangan;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pangan serta UPTD;
  • mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pangan;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pangan;
  • mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pangan;
  • mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pangan;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  • memverifikasi kajian dan pertimbangan;
  • mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  • melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  • menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan.

Pasal 325

  1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan.
  2. Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  • pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pangan;
  • pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  • pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
  • pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
  • pelaksanaan penyusunan laporan;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Pangan;
  • pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  • pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:
  • menyusun program kerja subbagian perencanaan;
  • menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pangan;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pangan;
  • melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pangan serta UPTD;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pangan;
  • melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pangan;
  • melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pangan serta UPTD;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pangan;
  • melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  • merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  • melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 326

  1. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pangan.
  2. Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    • menyusun program kerja Subbagian Umum;
    • merencanakan pengelolaan kearsipan;
    • merencanakan pengelolaan kepustakaan;
    • merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
    • menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
    • menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
    • menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
    • merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
    • merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pangan;
    • merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pangan;
    • melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
    • melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
    • melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
    1. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

    Pasal 327

    1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Pangan.
    2. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    • pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
    • pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
    • pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pangan;
    • pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
    • pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    • pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
    • melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    • melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
    1. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:
    • merencanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
    • menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
    • melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
    • melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
    • merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
    • menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    • merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
    • melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
    • melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
    • melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    • tugas lain yang diberikan oleh atasan.
    1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

    3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

  3. Bidang Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrasrtuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  6. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  7. penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, serta sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  8. penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  9. penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrasrtuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  10. pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  11. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  12. Uraian tugas Bidang Ketersediaan Pangan meliputi:
  13. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  14. memverifikasi bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  15. memverifikasi bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  16. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, serta sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  17. memverifikasi pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  19. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penangangan kerawanan pangan dan penyediaan infrasrtuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  20. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  21. tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  22. Bidang Ketersediaan Pangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan.
  23. Pasal 329

  24. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan ketersediaan dan kerawanan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan nabati maupun hewani.
  25. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  26. pelaksanaan dan perancangan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  27. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkajian di seksi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
  28. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  29. pelaksanaan dan penyusunan bahan bimbingan teknis di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  30. pelaksanaan dan penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah dan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  31. pelaksanaan dan penyusunan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  32. pelaksanaan dan penyusunan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan dan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
  33. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  34. pelaksanaan dan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  35. pelaksanaan dan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  36. pelaksanaan dan perancangan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  37. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  38. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  39. Uraian tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi:
  40.  menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  41.  menyiapkan bahan pengkajian di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  42.  menyiapkan bahan koordinasi di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  43.  menyiapkan bahan bimbingan teknis di seksi ketersediaan  dan kerawanan pangan;
  44.  menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah dan menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  45.  data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  46.  data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan dan menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan     Provinsi;
  47.  bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  48.  melaksanakan dan mengembangkan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  49. melakukan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam  Provinsi;
  50. dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan di seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  51. pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  52. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  53. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan.
  54. Pasal 330

  55. Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkajiulang, menganalisis, menentukan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
  56. Seksi Sumber Daya Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  57. pelaksanaan dan penyusunan bahan rumusan dan pelaksana kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  58. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  59. pelaksanaan dan penyusunan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  60. pelaksanaan dan penyediaan sarana pengolahan pangan;
  61. pelaksanaan dan penyusunan bahan  penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  62. pelaksanaan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  63. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  64. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  65. Uraian tugas Seksi Sumber Daya Pangan meliputi:
  66. penyusun bahan rumusan dan pelaksana kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  67. dan menyiapkan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  68. bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  69. dan menyiapkan bahan  penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  70. menyediakan sarana pengolahan pangan;
  71. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  72. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  73. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  74. Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan.
  75. 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

  76. Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.
  77. Bidang Disribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  78. menyelenggaraan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  79. menyelenggaraan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  80. menyelenggaraan dan penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  81. menyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  82. menyelenggaraan dan pelaksanaan pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  83. menyelenggaraan dan pengoordinasian di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  84. menyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  85. menyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
  86. menyelenggaraan dan pengoordinasian data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
  87. menyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  88. menyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  89. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  90. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  91. Uraian tugas Bidang Distribusi Pangan meliputi:
  92. bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  93. rumusan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan  pangan;
  94. memverifikasi rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  95. memverifikasi penyusunan program dan pengaturan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  96. data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
  97. mengoordinasi pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan  cadangan pangan;
  98. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  99. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
  100. pelaksanaan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  101. bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  102. mengevaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
  103. pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  104. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  105. Bidang Distribusi Pangan Pangan
  106. Pasal 332

  107. Seksi Distribusi dan Harga Pangan  mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan distribusi pangan hewani dan nabati serta menyusun kebijakan teknis pengembangan distribusi dan harga pangan nabati dan hewani.
  108. Seksi Distribusi dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  109. melaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi dan harga pangan nabati dan hewani;
  110. melaksanaan dan perencanaan penyusunan bahan pengkajian pasokan dan harga pangan;
  111. melaksanaan dan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan pengkajian distribusi dan harga pangan nabati serta hewani;
  112. melaksanaan dan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan analisis dan pengembangan distribusi dan harga pangan nabati dan hewani serta bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
  113. pelaksanaan dan penyusunan rancangan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  114. melaksanaan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pasokan dan harga pangan;
  115. melaksanaan dan penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi dan harga pangan nabati dan hewani, serta bahan koordinasi terhadap pasokan dan harga pangan;
  116. pelaksanaan analisis bahan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pasokan dan harga pangan;
  117. melaksanaan dan penyusunan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  118. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  119. fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  120. Uraian tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan meliputi:
  121. membuat konsep bahan penyusunan kebijakan teknis distribusi dan harga pangan nabati dan hewani;
  122. rencana dan pelaksanaan pengkajian distribusi dan harga pangan nabati dan hewan
  123. membuat konsep bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan analisis dan pengembangan distribusi dan harga pangan nabati dan hewani serta bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
  124. bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  125. bahan pengkajian pasokan dan harga pangan;
  126. bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi dan harga pangan nabati dan hewani, serta bahan pasokan dan harga pangan;
  127. bahan bimbingan teknis dan pengawasan di terhadap pasokan dan harga pangan;
  128. membuat konsep bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pasokan dan harga pangan;
  129. pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  130. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  131. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  132. Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distibusi Pang
  133. Pasal 333

  134. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan  cadangan pangan.
  135. Seksi Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  136. pelaksanaan dan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan cadangan pangan;
  137. pelaksanaan dan penyusunan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
  138. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi cadangan pangan;
  139. pelaksanaan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan cadangan pangan;
  140. pelaksanaan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan cadangan pangan;
  141. pelaksanaan dan penyusunan penentuan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
  142. pelaksanaan dan penyusunan pemanfaatan cadangan pangan Provinsi;
  143. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  144. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  145. Uraian tugas Seksi Cadangan Pangan meliputi:
  146. menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakn kebijakan cadangan pangan;
  147. bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
  148. menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan;
  149. meyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengawasan cadangan pangan;
  150. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
  151. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
  152. pemanfaatan cadangan pangan Provinsi;
  153. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  154. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  155. Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan.
  156. 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

    Pasal 334

  157. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan.
  158. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  159. penyelenggaraan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  160. penyelenggaraan dan penyiapan bahan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  161. penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  162. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  163. penyelenggaraan dan pengoordinasian di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  164. penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  165. penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  166. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  167. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  168. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  169. Uraian tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan meliputi:
  170. memverifikasi penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  171. memverifikasi kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  172. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  173. memverifikasi penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (Lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  174. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  175. mengoordinir bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  176. mengoordinir pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (Lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  177. komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  178. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  179. tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  180. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  181. Pasal 335

  182. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamananan dan pengawasan mutu pangan serta preferensi pangan masyarakat.
  183. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  184. melaksanakan dan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  185. melaksanakan dan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  186. melaksanakan dan penyusunan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  187. melaksanakan dan penyusunan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  188. melaksanakan dan penyusunan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  189. melaksanakan dan penyusunan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  190. melaksanakan dan penyusunan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  191. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  192. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  193. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan;
  194. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  195. melaksanakan dan penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  196. melaksanakan dan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  197. melaksanakan dan penyusunan bahan untuk sertifikasi jaminan  keamanan dan mutu pangan segar;
  198. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  199. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.
  200. Uraian tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan meliputi:

  201. bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan kebijakan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan lintas Kabupaten/Kota);
  202. bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan lintas Kabupaten/Kota);
  203. bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  204. bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  205. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan mutu hasil pertanian dan jejaring keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  206. perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  207. perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  208. melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  209. bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  210. bahan bimbingan teknis dan pengawasan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  211. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  212. bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  213. bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  214. bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
  215. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  216. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  217. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
  218.  

  219. Pasal 334

  220. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan.
  221. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  222. penyelenggaraan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  223. penyelenggaraan dan penyiapan bahan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  224. penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  225. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  226. penyelenggaraan dan pengoordinasian di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  227. penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  228. penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  229. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  230. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  231. enyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  232. Uraian tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan meliputi:
  233. memverifikasi penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  234. memverifikasi kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  235. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  236. memverifikasi penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (Lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  237. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  238. mengoordinir bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  239. mengoordinir pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (Lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  240. komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  241. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  242. tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  243.  

     

  244. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  245.  

     

    Pasal 335

  246. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamananan dan pengawasan mutu pangan serta preferensi pangan masyarakat.
  247. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  248. elaksanakan dan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  249. elaksanakan dan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  250. melaksanakan dan penyusunan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  251. melaksanakan dan penyusunan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  252. melaksanakan dan penyusunan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  253. melaksanakan dan penyusunan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  254. melaksanakan dan penyusunan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  255. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  256. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  257. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan;
  258. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  259. melaksanakan dan penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  260. melaksanakan dan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  261. melaksanakan dan penyusunan bahan untuk sertifikasi jaminan  keamanan dan mutu pangan segar;
  262. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  263. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.
  264.  

     

  265. Uraian tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan meliputi:
  266. bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan kebijakan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan lintas Kabupaten/Kota);
  267. bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan lintas Kabupaten/Kota);
  268. bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  269. bahan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  270. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan mutu hasil pertanian dan jejaring keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  271. perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  272. perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  273. melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  274. bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  275. bahan bimbingan teknis dan pengawasan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  276. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, kelembagaan, kerjasama dan informasi serta pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota);
  277. bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  278. bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  279. bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
  280. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  281. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  282. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
  283.  

     

    Pasal 336

  284. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan promosi penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal.
  285. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  286. melaksanakan dan penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  287. melaksanakan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  288. melaksanakan dan penyusunan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  289. melaksanakan dan penyusunan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  290. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantapan, bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan pangan lokal;
  291. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  292. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  293. melaksanakan dan penyusunan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, Pasar KRPL, dan Gelar Pangan Daerah dan Nasional;
  294. melaksanakan dan penyusunan  bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  295. melaksanakan dan penyusunan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan pekarangan ketahanan pangan keluarga;
  296. melaksanakan dan penyusunan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
  297. melaksanakan dan penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  298. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  299. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  300. Uraian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan meliputi:
  301. bahan penyusunan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  302. bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  303. bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  304. bahan pemantapan, bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan pangan lokal;
  305. bahan bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  306. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  307. bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, Pasar KRPL dan Promosi Pangan Daerah dan Nasional;
  308. bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  309. bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan pengaenakaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  310. bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan pekarangan ketahanan pangan keluarga;
  311. bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
  312. bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  313. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  314. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  315. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  316.  

    JABATAN FUNGSIONAL

    Pasal 456

  317. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  318. Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  319. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
  320. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  321. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  322. Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
  323. Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.
  324. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan promosi penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal.
  325. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  326. melaksanakan dan penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  327. melaksanakan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  328. melaksanakan dan penyusunan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  329. melaksanakan dan penyusunan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  330. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantapan, bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan pangan lokal;
  331. melaksanakan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  332. melaksanakan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  333. melaksanakan dan penyusunan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, Pasar KRPL, dan Gelar Pangan Daerah dan Nasional;
  334. melaksanakan dan penyusunan  bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  335. melaksanakan dan penyusunan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan pekarangan ketahanan pangan keluarga;
  336. melaksanakan dan penyusunan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
  337. melaksanakan dan penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  338. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  339. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  340. Uraian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan meliputi:
  341. bahan penyusunan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  342. bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  343. bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  344. bahan pemantapan, bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan pangan lokal;
  345. bahan bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  346. bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  347. bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, Pasar KRPL dan Promosi Pangan Daerah dan Nasional;
  348. bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  349. bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan pengaenakaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  350. bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan pekarangan ketahanan pangan keluarga;
  351. bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
  352. bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  353. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  354. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  355. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  356. BAB XXVI

    JABATAN FUNGSIONAL

    Pasal 456

  357. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  358. Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  359. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
  360. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  361. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  362. Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
  363. Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.