Verifikasi Kelompok Wanita melalui (KRPL) di Kabupaten Belitung Timur

 Dalam rangka Verifikasi Kelompok Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dengan Pemanfaatan Pekarangan oleh Kelompok Wanita melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL) Tahun 2017 di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

  1. Verifikasi Kelompok Wanita Pelaksana Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur, yang dihadiri oleh :
  • Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Supardi, A.Md beserta staf jajarannya ;
  • Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pairus, SP, MM beserta staf jajarannya;
  • Camat Simpang Renggiang Bapak Sudarmi, Kades beserta perangkat Desa setempat;
  • Tim Penggerak PKK Kecamatan;
  • Pelaksana Kegiatan Kabupaten;
  • Penyuluh Pendamping Desa;
  • Pengurus Kelompok Wanita : Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok;
  1. Dalam sambutannya Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Supardi, A.Md mengatakan pemberdayaan kelompok wanita dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah merupakan suatu hal yang sangat positif dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Di Kabupaten Belitung Timur kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilaksanakan sejak tahun 2012, hingga tahun 2017 berjumlah 25 kelompok melalui dana APBN dan 9 kelompok melalui dana APBD I;
  2. Berdasarkan hasil Verifikasi serta Pengumpulan Data Kelompok Wanita Tahun 2017 yang dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi bantuan melalui dana APBD I adalah sebagai berikut :
  • Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi 4 (empat) kelompok dan kabupaten Belitung Timur mendapatkan 2 (dua) kelompok.
  • Kelompok Wanita yang mendapatkan bantuan berupa barang di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :
  • Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang, Nama Kelompok KWT Putri Bangek, Jumlah Anggota 24 Orang, Ketua Kelompok Alianti, Penyuluh Pendamping Desa Arif Bustoni, No. HP. 081274217923;
  • Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang, Nama Kelompok KWT Laskar Putri Madu, Jumlah Anggota 23 Orang, Ketua Kelompok Martina,  Penyuluh Pendamping Desa Alimin, No. HP. 081933397373;
  • Pelaksana Kabupaten Haniarti, SP.
  1. Selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pairus, SP, MM tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tahun 2017 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dana APBD I  yaitu : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui pemberdayaan wanita dengan menerapkan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
  2. Penerima manfaat pekarangan yaitu kelompok wanita yang menerima manfaat dari dana APBD berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang untuk bercocok tanam di lahan pekarangan bukan berupa uang,  dimana barang-barang tersebut akan diterima kelompok dalam bentuk uang, yang diberikan dalam satu tahap di transfer langsung ke rekening setelah melalui mekanisme yang berlaku;
  3. Barang-barang tersebut berupa :
  • Berupa peralatan : cangkul, gembor, Hand sprayer, pencangkar, kedik, wareng, paranet, ember dan gerobak dorong;
  • Berupa benih tanaman : cabe, seledri, daun bawang, tomat, selada dan sawi green, terong, papaya dan jagung;
  • Berupa pupuk : organik dan non organik;
  1. Melalui proses pengusulan dengan membuat proposal permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
  2. Benih/bibit tidak ditanam di kebun melainkan dipekarangan rumah;
  3. Setiap anggota menerima bantuan tersebut sesuai dengan kesepakatan kelompok;
  4. Mekanisme pemberian bantuan ini harus sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (pasal 22 ayat 2).
  6. Dalam Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Poin 9 disebutkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektivitas, dan menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, maka disampaikan bahwa yang dimaksud dengan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai berikut: (a) Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah: 1) Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) Badan dan Lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;(b) Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pada poin 10, Surat Edaran Mendagri tersebut diatas, disebutkan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektivitas, penyelenggaraan pemerintah daerah, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan TAPD, dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai maksud Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor32 Tahun 2011.
  8. Ke 4 (empat) kelompok wanita tersebut harus sudah berbadan hukum dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) apabila belum memiliki SKT dan berbadan hukum maka bantuan berupa barang tidak dapat dicairkan. Sejauh in ke 4 kelompok wanita tersebut belum memiliki SKT dan berbadan hukum, oleh karena itu diharapkan petugas yang menangani KRPL di Dinas Pangan Kabupaten Bangka segera membantu kelompok wanita untuk segera membuat badan hukum dan SKT..
  9. Kelompok wanita tersebut harus ada pendampingan dan yang mendampingi adalah penyuluh pendamping desa KRPL. Penetapan penyuluh pendamping kelompok wanita tersebut sama halnya dengan penetapan kelompok yakni melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  10. Penyuluh pendamping kelompok wanita merupakan ujung tombak dari keberhasilan satu kelompok sehingga penyuluh pendamping harus memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mendampingi kelompok wanita. Kinerja seorang penyuluh pendamping harus selalu dipantau dan dievaluasi oleh petugas pelaksana di Kabupaten.
  11. Pendampingan pada kelompok wanita bukan hanya dilakukan oleh petugas penyuluh pendamping kelompok wanita tetapi juga dilakukan oleh Pelaksana Kabupaten dan pelaksana teknis Kabupaten, serta oleh petugas di Provinsi. Pendampingan tersebut berupa pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta kegiatan lainnya. Intensitas pendampingan tersebut harus sering dilakukan, agar kelompok dengan benar melaksanakan kegiatan dilapangan;
Penulis: 
BIDANG KONSUMSI
Sumber: 
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tags: 
Verifikasi Kelompok Wanita melalui (KRPL) di Kabupaten Belitung Timur

Artikel

02/01/2018 | serikat petani indonesia
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
02/01/2018 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25/10/2017 | Eddy Agusman
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
17/12/2017 | Kurnia Alzulami, SE
19 kali dilihat
09/10/2017 | Eddmond
17 kali dilihat
02/01/2018 | kassubag keuangan
17 kali dilihat